TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution enggan berkomentar banyak soal dampak listrik padam total di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Ahad, 5 Agustus 2019, terhadap dunia usaha di Tanah Air.
Namun, ia memastikan kejadian ini menjadi perhatian pemerintah. "Itu ada rapat tadi di internal kabinet, ujar Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019. "Kalau merugikan ya pasti merugikan."
Terkait perekonomian secara umum, Darmin berharap peristiwa padamnya listrik di hampir separuh pulau Jawa itu tidak terjadi lagi. Kendati ia tak menjelaskan seberapa besar kerugian ekonomi akibat kejadian tersebut. "Sudah lah, listrik itu kan kemarin saja, mudah-mudahan enggak kejadian lagi. Sudah lah ya kan."
Aliran listrik padam di sejumlah daerah di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, sekitar pukul 12.00 WIB, Minggu, 4 Agustus 2019. PT PLN menyebut kejadian mati listrik total itu berawal dari gangguan beberapa kali pada Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran- Pemalang.
Atas peristiwa itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun telah menegur para pimpinan PT PLN. "Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi kalau akan ada kejadian-kejadian?" kata Jokowi saat mengunjungi kantor pusat PLN di Jakarta Selatan, Senin, 5 Agustus 2019.
Jokowi mengatakan, jika semua risiko sudah diperhitungkan, semestinya pemadaman pada Ahad kemarin tak perlu berlangsung lama. "Artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya," ujarnya.
Menurut Jokowi, perusahaan sebesar PLN semestinya memiliki tata kelola risiko, seperti tersedianya contigency plan dan backup plan. Namun, ia mempertanyakan tata kelola itu tidak bekerja dengan cepat dan baik. Apalagi, listrik padam pernah terjadi di Jawa-Bali pada 2002.
CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA
