Ada Ancaman Perang Dagang, BI Disarankan Tak Turunkan Suku Bunga

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjiyo memberikan keterangan kepada wartawan saat Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018. Bank Indonesia memutuskan kembali menaikkan suku bunga acuannya atau BI 7-Day Reverse Repo Rate 25 basis poin (bps) atau 0,25 persen menjadi 5,5 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjiyo memberikan keterangan kepada wartawan saat Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018. Bank Indonesia memutuskan kembali menaikkan suku bunga acuannya atau BI 7-Day Reverse Repo Rate 25 basis poin (bps) atau 0,25 persen menjadi 5,5 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute, M. Rifki Fadilah, menyarankan Bank Indonesia tak buru-buru menurunkan suku bunga acuan. Sebab, menurut dia, posisi negara belum aman lantaran masih ada ancaman eskalasi ketegangan perang dagang Amerika Serikat dengan Cina.

    Selama ini, kata dia, upaya BI menurunkan bunga acuan dari 6 persen menjadi 5,75 persen dan melorotkan giro wajib minimum atau GMW dari 6,5 persen ke 6 persen sudah dianggap akomodatif menstimulus perekonomian nasional. “Keputusan BI untuk mengerek turun bunga acuan dan GWM sudah mengoreksi efek samping dari operasi pasar terbuka,’’ katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 3 Agustus 2019.

    Sebelumnya, rencana itu diwacanakan setelah The Fed mengerek turun bunga acuannya. Rifki memandang, selain ada ancaman perang dagang, Indonesia tengah menghadapi problem domestik.

    Rifki mengatakan saat ini peningkatan defisit transaksi berjalan atau current account deficit alias CAD pada kuartal kedua sejalan dengan kebutuhan repatriasi dividen dan pembayaran bunga utang luar negeri. Nantinya, transaksi berjalan akan mendapat tekanan yang lebih berat karena defisit neraca perdagangan barang pada kuartal II 2019 lebih besar ketimbang periode yang sama sebelumnya.

    Defisit neraca berjalan pada kuartal II 2019 tercatat US$ 1,87 miliar. Sedangkan tahun lalu pada periode yang sama ialah US$ 1,45 miliar.

    “Defisit transaksi berjalan yang melebar akan lebih berat akibat adanya peningkatan defisit neraca pendapatan primer serta surplus neraca perdagangan barang yang menurun,” tuturnya.

    Adapun peningkatan defisit neraca perdagangan membuat Indonesia membutuhkan kenaikan permintaan valuta asing dalam jumlah substansial yang berpotensi menguras cadangan devisa. Lebih lanjut, bila defisit transaksi berjalan tak dapat diimbangi dengan pasokan devisa dari portofolio keuangan seperti hot money, neraca pembayaran Indonesia dianggap akan semakin buruk. 

    Kondisi ini, kata dia, mengganggu keseimbangan eksternal karena devisa yang keluar lebih banyak ketimbang devisa yang masuk. Situasi tersebut juga dianggap tidak terlalu baik bagi perekonomian domestik.

    Maka, kata Rifki, dengan tetap menahan suku bunga acuan, pasar keuangan domestik bakal memiliki daya saing untuk menarik arus modal asing masuk guna mempersempit defisit neraca dagang.

    "Karenanya, saya menyarankan BI tetap menahan suku bunga acuan supaya pasar keuangan domestik memiliki daya saing," katanya. Hal tersebut merupakan insentif untuk menarik arus modal asing masuk di saat negara-negara lain menurunkan suku bunga acuannya.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.