7000 Peserta PBI BPJS Kesehatan Tanjung Pinang Dinonaktifkan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri ke kanan: Deputi Direksi Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan Bona Evita, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maaruf, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Kajian Hukum dan Pengawasan Febri Hendri, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, dan Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, menjadi pembicara dalam diskusi penon-aktifan 5,2 juta peserta penerima bantuan jaminan kesehatan di kantor BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Dari kiri ke kanan: Deputi Direksi Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan Bona Evita, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maaruf, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Kajian Hukum dan Pengawasan Febri Hendri, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, dan Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, menjadi pembicara dalam diskusi penon-aktifan 5,2 juta peserta penerima bantuan jaminan kesehatan di kantor BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial atau Kemensos menonaktifkan sebanyak 7.000 peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Kepulauan Riau yang dibiayai melalui dana APBN.

    Angka itu tersebar di lima wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, terdiri dari Kabupaten Bintan 1.769 orang, Kabupaten Anambas 1.438 orang, Kabupaten Natuna 1.524 orang, Kabupaten Lingga 1.004 orang dan Kota Pinang 1.671 orang.

    "Kami akan lakukan sosialisasi masif, agar masyarakat tahu penonaktifan ini dilakukan berdasarkan SK Kemensos tahun 2019," kata Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tanjungpinang, Agusrianto, Jumat, 2 Agustus 2019.

    Agus mengatakan, 7.000 PBI yang dinonaktifkan itu disebabkan beberapa hal, antara lain memiliki NIK dengan status tidak jelas.

    Kemudian, ada yang tidak memanfaatkan layanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sejak 2014 hingga saat ini. "Ada juga yang tercatat telah meninggal dunia, memiliki data ganda, serta pindah segmen atau menjadi lebih mampu," ungkapnya.

    Pihaknya menyarankan bagi peserta PBI APBN yang merasa kartu JKN-nya sudah tidak aktif, silahkan membuat pengaduan ke dinas sosial di masing-masing daerah untuk diminta masuk ke dalam kuota PBI yang dibiayai oleh pemerintah daerah."Kami juga mendorong pemerintah daerah agar mengakomodir peserta PBI yang dinonaktifkan tersebut ke dalam APBD," ucap Agus.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial mulai 1 Agustus 2019 menonaktifkan 5.227.852 peserta PBI Program Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya iuran kepesertaan mereka dibayar oleh pemerintah melalui APBN.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.