TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pembahasan mengenai nasib Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, sudah memasuki tahap akhir. Pemerintah terus menggelar rapat lintas Kementerian untuk menyelesaikan masalah defisit yang menghantui lembaga itu.
"Besok tanggal 2 hari Jumat, akan bincang-bincang dengan Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menkes, untuk melihat bahwa JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) itu seperti apa yang seharusnya," kata Mardiasmo, saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2019.
Hingga saat ini, Mardiasmo mengatakan berbagai rekomendasi dari tiap lembaga terus dikumpulkan. Ia mengatakan Kementerian Kesehatan sudah memberikan evaluasi terhadap kelas rumah sakit. Selain itu, terkait dana kapitasi juga sudah diselesaikan dari Kementerian Dalam Negeri.
"BPJS Kesehatan harus melaksanakan semua rekomendasi dari BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, termasuk cleansing datanya, termasuk jika ada beberapa yang masih perbaikan," kata Mardiasmo.
Mardiasmo sendiri enggan memastikan sikap awal terkait wacana kenaikan premi BPJS. Meski Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengatakan pemerintah sepakat agar iuran naik, namun ia berkeras hal ini masih dalam pembahasan dan belum mengeluarkan keputusan apapun.
"Nanti kita lihat dulu seperti apa, dana kapitasi kan masih banyak," kata Mardiasmo.
Pada Senin, 29 Juli 2019 lalu, Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat mengenai nasib BPJS Kesehatan. Di tahun ini saja, lembaga ini diprediksi akan mengalami defisit hingga Rp 29 triliun.
