Agar Tax Ratio Naik, BPK Dorong Ditjen Pajak jadi Badan Otonom

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar acara workshop go public dan fasilitas perpajakan bagi perusahaan di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Acara tersebut diikuti oleh lebih dari 160 wajib pajak berbentuk perseroan terbatas yang terdaftar di delapan kantor wilayah DJP di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar acara workshop go public dan fasilitas perpajakan bagi perusahaan di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Acara tersebut diikuti oleh lebih dari 160 wajib pajak berbentuk perseroan terbatas yang terdaftar di delapan kantor wilayah DJP di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menjadi badan otonom.

    Anggota IV BPK Rizal Djalil menyebutkan bahwa pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan negara. Dengan posisinya yang cukup strategis, seharusnya otoritas pajak memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menetapkan kebijakan terkait penerimaan pajak.

    "Untuk meningkatkan penerimaan pajak kita, sudah saatnya jadi otonom," kata Rizal Djalil di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

    Rizal kemudian menyinggung mengenai tax ratio atau rasio pajak yang selama ini menjadi patokan kinerja pemungutan pajak.

    Jika mengambil parameter penerimaan perpajakan plus penerimaan dari sumber daya alam (SDA) terutama minyak dan gas, rasio pajak tercatat mengalami kenaikan pada 2018 yang mencapai 11,5 persen.

    Namun demikian, jika hanya berpatokan pada penerimaan pajak saja, rasio pajak cenderung stagnan dan menunjukkan tren penurunan.

    Rizal mengaku telah menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait transformasi kelembagaan di otoritas pajak. "Sehingga reformasi birokrasi tidak hanya me-review yang tidak efisien, tetapi membesarkan yang signifikan," katanya.

    Sebelumnya, ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan salah satu cara untuk mereformasi perpajakan adalah dengan mengubah Direktorat Jendral Pajak menjadi badan semi otonom. "Salah satu cara reformasi pajak dengan memperkuat DJP menjadi badan semi otonom," ujar Fithra saat ditemui di Bangi Kopitiam, Jakarta Selatan, Kamis 4 April.

    Fithra mengungkapkan bahwa diubahnya DJP menjadi badan semi otonom dan terpisah dengan Kementerian Keungan agar bisa bekerja secara maksimal dan fleksibel.

    Hal ini senada dengan Darussalam Managing Partner DDTC, bahwa hal yang terpenting adalah reformasi kelembagaan pajak sebagai lembaga yg bersifat semi independen yg selevel dengan kementerian.

    Darussalam juga menambahkan dalam hal reformasi perpajakan harus dilakukan secara menyeluruh yang meliputi reformasi sumber daya manusianya, teknologi informasinya, proses bisnis dan regulasi agar ramah dengan wajib pajak.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.