TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta seluruh pihak untuk tidak alergi terhadap adanya investasi, termasuk investasi asing. Sebab, invetasi asing berguna terutama bagi Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.
"Kita harus mengundang invetasi yang seluas-luasnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membuka lapangan pekerjaa seluas-luasnya, karena itu jangan alergi terhadap investasi asing," kata Jokowi dalam pidato yang disampaikannya di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Ahad 14 Juli 2019.
Catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Triwulan I 2019 total mencapai Rp 195,1 triliun. Nilai ini naik 5,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2018 , yaitu sebesar Rp 185,3 triliun. Adapun perinciannya, nilai investasi dalam negeri sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun.
Hari ini, partai pengusung dan relawan pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin menggelar acara silaturahmi yang bertajuk "Visi Indonesia". Dalam acara ini, Jokowi juga dijadwalkan menyampaikan pidato ucapan syukur atas kemenangannya di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, semua hal yang menghambat investasi harus dipangkas. Misalnya, seperti perizinan yang lambat, berbelit-belit hingga terdapat pungutan liar atau pungli di dalamnya. Terkait hal ini, Jokowi berjanji akan melakukan cek langsung ke lapangan.
"Yang ada pungli-nya, akan saya kejar akan saya kontrol akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan investasi karena ini adalah kunci pembukaan lapangan kejra yang seluas-seluasnya," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga berjanji untuk melakukan reformasi birokrasi secara struktural supaya seluruh lembaga yang ada semakin sederhana, lincah dan simpel. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mewanti-wanti jika ada birokrasi yang tidak berubah akan dipangkas.
Menurut Jokowi, kecepatan melayani salah satunya dalam pemberian izin patut segera dilaksanakan sebab menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Dia memastikan, jika ada pejabat yang tak bisa mengikuti rencana ini, Jokowi akan memangkasnya.
"Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani, kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat, dan bermasalah, saya pastikan, saya bubarkan," kata Jokowi.
DIAS PRASONGKO
