Rangkap Jabatan Bos di Garuda, KPPU Duga Rini Soemarno Terlibat

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN RIni Soemarno menyaksikan Tunnel Walini yang berhasil ditembus saat pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Selasa, 14 Mei 2019. Proyek ini mencapai babak baru setelah Tunnel Walini berhasil ditembus yang pengerjaannya. ANTARA/M Agung Rajasa

    Menteri BUMN RIni Soemarno menyaksikan Tunnel Walini yang berhasil ditembus saat pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Selasa, 14 Mei 2019. Proyek ini mencapai babak baru setelah Tunnel Walini berhasil ditembus yang pengerjaannya. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menduga terdapat peran Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dalam kasus rangkap jabatan tiga direktur dari Garuda Indonesia Group di Sriwijaya Group. Komisioner KPPU Afif Hasbullah mengatakan rangkap jabatan dilakukan atas perintah Rini.

    “Memang demikian, dikatakan bahwa rangkap jabatan atas perintah Menteri (BUMN Rini Soemarno),” ucapnya dalam pesan pendek kepada Tempo, Sabtu,  13 Juli 2019.

    Pernyataan ini didasarkan dari pemeriksaan KPPU terhadap tiga direktur maskapai penerbangan nasional sebelumnya. Tiga direktur Garuda Indonesia Group sekaligus, yakni Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara, Direktur Niaga Pikri Ilham, dan Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo pada akhir 2018 menjabat sebagai komisaris di perusahaan maskapai Sriwijaya Group.

    KPPU memandang jajaran direksi Garuda Indonesia seharusnya tidak bisa menempati posisi sejenis di Sriwijaya karena perusahaan tersebut belum melakukan merger. Maskapai pelat merah juga belum mengakuisisi Sriwijaya lantaran kontraknya saat ini hanya berupa kerja sama operasi atau KSO. 

    Praktik dobel jabatan jajaran direksi Garuda Indonesia di Sriwijaya Group disinyalir dapat mendorong terjadinya penguasaan pasar. KPPU mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.

    Pasal 26 undang-undang tersebut menyatakan bahwa seseorang yang menempati jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan dilarang merangkap jabatan yang sama bila ia berada dalam pasar sejenis pada waktu yang bersamaan. 

    Di tengah proses penyelidikan KPPU, Juliandra, Ari, dan Pikri telah menyatakan mundur dari komisaris Sriwijaya Group. Kemunduran diri ketiganya disampaikan melalui surat resmi beberapa waktu lalu. 

    Afif menyatakan kelanjutan kasus rangkap jabatan akan dilanjutkan pada Senin pekan depan, 15 Juli 2019, melalui rapat komisi. Menurut Afif, ada dua hal yang diputuskan pada hari itu.

    KPPU kemungkinan bakal memanggil Rini Soemarno dan terbuka peluang melanjutkan kasus ke persidangan. “Di rapat komisi Senin akan diputuskan, apakah (Rini) akan panggil atau tidak dan apakah perkara ini akan langsung ke persidangan atau tidak,” ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.