Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kamis, DPR Putuskan Nasib Pencalonan Destry Damayanti

Reporter

image-gnews
Ketua Pansel Pimpinan KPK, Destry Damayanti, memberikan keterangan pers di sela proses seleksi tahap ketiga calon Pimpinan KPK di Jakarta, 27 Juli 2015. Seleksi tahap III ini  meliputi uji kecerdasan, potensi kerja, penilaian kepribadian dan integritas. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Ketua Pansel Pimpinan KPK, Destry Damayanti, memberikan keterangan pers di sela proses seleksi tahap ketiga calon Pimpinan KPK di Jakarta, 27 Juli 2015. Seleksi tahap III ini meliputi uji kecerdasan, potensi kerja, penilaian kepribadian dan integritas. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan keputusan soal pencalonan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia bakal diputuskan selambatnya Kamis, 11 Juli 2019. Pasalnya, besok DPR masih akan memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk meminta masukan soal pencalonan tersebut.

Baca juga: Destry Damayanti Jalani Fit and Proper Test Deputi Gubernur Senior BI

"Jadi bisa Rabu keputusannya, paling lambat Kamis, Rabu kan panggil PPATK, bisa juga setelah PPATK diputuskan," ujar dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

Perihal nasib Destry, Komisi Keuangan bakal kembali melakukan rapat internal untuk memusyawarahkannya. "Skemanya musyawarat mufakat, kala sudah di situ ya sudah, tidak perlu voting," tutur Supriyatno. Adapun dari semua tamu yang diundang, ia mengatakan mereka cenderung menerima Destry. Namun keputusan akan dikembalikan ke fraksi-fraksi.

Hari ini, Komisi Keuangan DPR telah memanggil Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) dan Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanans) untuk meminta masukan. Saat ditanyai awak media, Himbara meminta Destry sebagai calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2019-2024 menerapkan gaya komunikasi kebijakan moneter yang efektif agar mampu meredam gejolak dan menenangkan pelaku pasar jika sedang terjadi ketidakpastian di pasar keuangan.

"Destry berpengalaman, satu sebagai ekonom serta Dewan Komisioner LPS, dan yang saya anggap dia mempunyai sifat yang bersahabat dengan pasar atau familiar di keuangan sehingga dia komunikatif di asosiasi dan ini bisa menjadi suatu jembatan," kata Ketua Himbara Maryono sebelum Rapat Dengar Pendapat di Komisi XI DPR di Jakarta.

Menurut Maryono, yang juga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN), posisi Deputi Gubernur Senior BI perlu sosok yang komunikatif, serta mampu menjembatani hubungan antara industri dan BI sebagai regulator dan pengawas sistem keuangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan pengalaman Destry yang beragam di industri keuangan, Maryono berharap Destry mampu membuat kebijakan yang pruden untuk sistem keuangan dan dibutuhkan sebagai stimulus untuk untuk menumbuhkan industri keuangan."Saya kira dia akan memiliki ide-ide yang baik untuk dikembangkan di BI," ujar dia.

Destry Damayanti diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR sebagai calon tunggal untuk menempati posisi Deputi Gubernur Senior (DGS) BI periode 2019-2024. Jika direstui DPR, Destry akan menggantikan Mirza Adityaswara, yang masa jabatannya selesai pada 24 Juli 2019.

Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry pernah menduduki jabatan penting seperti Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Persero Tbk, Direktur Eksekutif Mandiri Institute.

Saat ini, Komisi XI DPR masih menyeleksi Destry Damayanti dengan meminta pendapat dari industri perbankan. Komisi XI DPR juga sudah meminta pendapat dari Badan Intelejen Negara dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Kritisi Jumlah Subholding Pertamina, Khawatir Bebani Induk

2 jam lalu

DPR Kritisi Jumlah Subholding Pertamina, Khawatir Bebani Induk

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat mengkritisi PT Pertamina (Persero) soal banyaknya subholding. Ia meminta ada kajian terhadap tiap subholding


Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

2 jam lalu

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Arya Sinulingga dalam acara Ngopi BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, pada Kamis, 26 Oktober 2023. TEMPO/ Moh KHory Alfarizi
Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menegaskan setiap perusahaan pelat merah tetap akan diisi orang berlatar belakang politisi.


Sidak Harga di Pasar Tradisional Solo, Harga Daging Sapi, Cabai hingga Beras Naik Jelang Idul Adha

15 jam lalu

TPID Kota Solo melakukan sidak untuk memantau harga barang-barang kebutuhan pokok di Pasar Kadipolo Solo, Jawa Tengah, Rabu, 12 Juni 2024, menjelang Idul Adha 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sidak Harga di Pasar Tradisional Solo, Harga Daging Sapi, Cabai hingga Beras Naik Jelang Idul Adha

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Solo memantau harga berbagai barang kebutuhan pokok di pasar tradisional di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 12 Juni 2024.


Peluang Revisi UU Peradilan Militer di DPR

16 jam lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Peluang Revisi UU Peradilan Militer di DPR

Anggota DPR Bobby Adhityo Rizaldi membuka peluang revisi UU Peradilan Militer. Ada syarat yang harus dipenuhi.


Pimpinan Komisi VI Stop Salah Satu Anggota saat Cecar soal Penetapan Komut Pertamina

16 jam lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Pimpinan Komisi VI Stop Salah Satu Anggota saat Cecar soal Penetapan Komut Pertamina

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menyinggung penunjukkan Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama atau Komut Pertamina yang baru


Kata KPK soal Posisi Harun Masiku yang Diduga Disembunyikan Pihak Tertentu

16 jam lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
Kata KPK soal Posisi Harun Masiku yang Diduga Disembunyikan Pihak Tertentu

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan selama empat tahun ini penyidik terus memburu Harun Masiku hingga ke luar negeri.


Sebut akan Tangkap Harun Masiku Seminggu Lagi, KPK: Kan Harapan

17 jam lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan Nurul Ghufron mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam rapat tersebut, Nawawi Pomolango mengusulkan kenaikan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 117 miliar dari total pagu indikatif Rp 1,23 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sebut akan Tangkap Harun Masiku Seminggu Lagi, KPK: Kan Harapan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap Harun Masiku segera ditangkap.


DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

20 jam lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pimipinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), juga ikut menghadiri rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan untuk merahasiakan bahasan tentang anggaran dan alat utama sistem senjata (alutsista).


Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

20 jam lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait penurunan anggaran BKPM.


Kasus Harun Masiku Hidup Lagi, KPK Tegaskan Tak Berkaitan dengan Lengsernya PDIP

21 jam lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango (kanan) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam raker tersebut Ketua KPK dan Ketua PPATK meminta penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Harun Masiku Hidup Lagi, KPK Tegaskan Tak Berkaitan dengan Lengsernya PDIP

Pimpinan KPK mengklaim pengejarana Harun Masiku gencar dilakukan sejak dulu.