DPR Akan Serahkan Nama Calon Anggota BPK ke DPD Pekan Ini

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 5 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 5 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sekretariat pimpinan telah menerima surat penetapan hasil seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari pimpinan Komisi XI DPR pada Kamis pekan lalu. “Kemungkinan akan dikirim ke pimpinan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) antara Senin atau Selasa pekan ini,” ujar Fahri, kepada Tempo, Ahad, 7 Juli 2019.

    Baca: Indef: Orang Ekonomi Belum Tentu Cocok Jadi Pimpinan BPK

    Sebelumnya, Komisi Keuangan menyampaikan telah menyelesaikan proses seleksi tahap awal calon anggota BPK periode 2019-2024 yang meloloskan 32 nama dari total 62 pendaftar. “Surat hasil seleksi sudah saya tanda tangani dan sudah langsung diserahkan ke pimpinan dewan,” kata Ketua Komisi Keuangan DPR Melchias Marcus Mekeng. “Hasil seleksi itu telah melalui kesepakatan dan keputusan dalam pleno intern komisi.” Meski demikian, dewan belum merilis nama-nama kontestan yang lolos tersebut.

    Ketua Komite IV DPD, Ajiep Padindang berujar lembaganya siap untuk menindaklanjuti hasil seleksi yang nantinya disodorkan dewan. Adapun wewenang DPD dalam seleksi ini adalah memberi pertimbangan terhadap calon anggota BPK yang disodorkan dewan. “Kami melihat apakah mereka layak dan wajar dipilih, kami menilai melalui fit and proper test dengan fokus penilaian pada kompetensi dan integritasnya.”

    Wakil Ketua Komite IV DPD, Ayi Hambali menambahkan usai melakukan pengujian kelayakan, lembaganya akan membuat daftar peringkat calon yang paling direkomendasikan. “Kami akan mengembalikan hasil penilaian kami ke DPR sebagai saran pertimbangan, dan keputusan akhirnya siapa yang terpilih tetap di mereka,” ujar dia.

    Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Oce Madril mengatakan mekanisme pengujian calon anggota BPK perlu menekankan pada independensi, mengingat peran krusialnya sebagai auditor keuangan negara. “Standar dalam seleksinya harus tinggi, tidak boleh dipengaruhi pandangan politik,” ujarnya. Dia pun mengingatkan urgensi mendalami portofolio atau pengalaman calon anggota di bidang keuangan. “Pengalaman karirnya harus relevan dengan tugas BPK nanti.”

    Baca: Fitra Desak DPR Buka 32 Nama Calon Anggota BPK, Sebab...

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menyuarakan harapannya bagi calon anggota BPK, khususnya untuk dapat menjaga tata kelola dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara di seluruh Indonesia. “Karena tugasnya adalah melakukan check and balance pengelolaan keuangan negara, ini peran yang begitu penting, sehingga harus memilih orang yang benar-benar bisa menjalankan tugas yang diamanatkan dalam konstitusi itu,” ucap Sri Mulyani.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.