Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Akan Serahkan Nama Calon Anggota BPK ke DPD Pekan Ini

image-gnews
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 5 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 5 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sekretariat pimpinan telah menerima surat penetapan hasil seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari pimpinan Komisi XI DPR pada Kamis pekan lalu. “Kemungkinan akan dikirim ke pimpinan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) antara Senin atau Selasa pekan ini,” ujar Fahri, kepada Tempo, Ahad, 7 Juli 2019.

Baca: Indef: Orang Ekonomi Belum Tentu Cocok Jadi Pimpinan BPK

Sebelumnya, Komisi Keuangan menyampaikan telah menyelesaikan proses seleksi tahap awal calon anggota BPK periode 2019-2024 yang meloloskan 32 nama dari total 62 pendaftar. “Surat hasil seleksi sudah saya tanda tangani dan sudah langsung diserahkan ke pimpinan dewan,” kata Ketua Komisi Keuangan DPR Melchias Marcus Mekeng. “Hasil seleksi itu telah melalui kesepakatan dan keputusan dalam pleno intern komisi.” Meski demikian, dewan belum merilis nama-nama kontestan yang lolos tersebut.

Ketua Komite IV DPD, Ajiep Padindang berujar lembaganya siap untuk menindaklanjuti hasil seleksi yang nantinya disodorkan dewan. Adapun wewenang DPD dalam seleksi ini adalah memberi pertimbangan terhadap calon anggota BPK yang disodorkan dewan. “Kami melihat apakah mereka layak dan wajar dipilih, kami menilai melalui fit and proper test dengan fokus penilaian pada kompetensi dan integritasnya.”

Wakil Ketua Komite IV DPD, Ayi Hambali menambahkan usai melakukan pengujian kelayakan, lembaganya akan membuat daftar peringkat calon yang paling direkomendasikan. “Kami akan mengembalikan hasil penilaian kami ke DPR sebagai saran pertimbangan, dan keputusan akhirnya siapa yang terpilih tetap di mereka,” ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Oce Madril mengatakan mekanisme pengujian calon anggota BPK perlu menekankan pada independensi, mengingat peran krusialnya sebagai auditor keuangan negara. “Standar dalam seleksinya harus tinggi, tidak boleh dipengaruhi pandangan politik,” ujarnya. Dia pun mengingatkan urgensi mendalami portofolio atau pengalaman calon anggota di bidang keuangan. “Pengalaman karirnya harus relevan dengan tugas BPK nanti.”

Baca: Fitra Desak DPR Buka 32 Nama Calon Anggota BPK, Sebab...

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menyuarakan harapannya bagi calon anggota BPK, khususnya untuk dapat menjaga tata kelola dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara di seluruh Indonesia. “Karena tugasnya adalah melakukan check and balance pengelolaan keuangan negara, ini peran yang begitu penting, sehingga harus memilih orang yang benar-benar bisa menjalankan tugas yang diamanatkan dalam konstitusi itu,” ucap Sri Mulyani.

CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Masuk Bursa Pilkada DKI Jakarta, Ini Kata Staf Khusus Menteri Keuangan

4 jam lalu

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, saat ditemui di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Sri Mulyani Masuk Bursa Pilkada DKI Jakarta, Ini Kata Staf Khusus Menteri Keuangan

Staf khusus Menteri Keuangan memastikan Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan menghormati segala diskusi dan aspirasi yang ada di masyarakat


Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

6 jam lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.


Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

10 jam lalu

Warga memasukkan surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 08, Kelurahan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu  24 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Sulawesi Barat  telah menetapkan 10 TPS di tiga  kabupaten untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Akbar Tado
Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024


Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

11 jam lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Sidang ini beragenda pemeriksaan keterangan saksi yakni empat pejabat di Kementerian Pertanian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. TEMPO/Imam Sukamto
Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.


Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

13 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.


Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

14 jam lalu

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. kip-kuliah.kemdikbud.go.id
Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.


RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

16 jam lalu

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.


Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

18 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi
Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

Berita soal Sri Mulyani masuk radar PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta masuk menjadi berita politik terpopuler di kanal Nasional.


Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

1 hari lalu

Ilustrasi belanja. shutterstock.com
Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.


Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas