TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku usaha menyebut progres pembangunan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baik yang berbasis industri manufaktur maupun pariwisata berjalan lambat. Kondisi tersebut, salah satunya terjadi di wilayah KEK Maloy Batuta, Kalimantan Timur.
Baca juga: Syarat Tax Holiday di KEK Akan Dilonggarkan
"Masing-masing wilayah ada progresnya, tapi ada yang sangat minimlah, seperti di Maloy Batuta. Itu praktis kayaknya berhenti di jalan, termasuk di Palu usai terkena musibah gempa dan tsunami," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sanny Iskandar, ketika dihubungi Tempo, Sabtu 6 Juli 2019.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengelar acara kunjungan kerja di wilayah yang direncanakan menjadi KEK Tanjung Pulisan-Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis 4 Juli 2019. Dalam kunjunganya Jokowi menginginkan ada kegiatan tahunan di Sulawesi Utara untuk menarik wisatawan.
"Sekarang, pemda dan Kementerian Pariwisata membuat annual event yang pasti. Minggu ke berapa, bulannya apa. Jadi orang ke sini ada terus yang ditonton," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara, Kamis 4 Juli 2019.
Adapun berdasarkan catatan Tempo, pemerintah menargetkan bakal ada 25 KEK yang dibangun hingga akhir 2019. Kendati demikian, baru sekitar 12 KEK yang telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) pembangunannya. Dari total itu, sebanyak 4 berbasis wisata dan 8 berbasis industri manufaktur.
Sanny menilai lambatnya progres pembangunan KEK di sejumlah wilayah tersebut karena performa manajemen dari pemrakarsa pembangunan yang belum baik. Selain itu, masih banyaknya pemrakarsa yang kesulitan menggaet investor yang bersedia berinvestasi.
"Sebab itu yang paling susah. Karena itu, harusnya mereka cari mitra atau strategic partner swasta untuk mampu menarik investor ke dalam," kata Sanny.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan saat masih banyak KEK yang sepi peminat. Sebab, banyak infrastruktur KEK yang telah dibangun pemerintah masih terkendala lokasi yang kurang strategis.
"Kendalanya adalah infrastruktur dari tempat bahan baku, pabrik hingga ke pelabuhan, lokasinya yang cukup jauh, dan kurang efisien akhirnya membuat logistic cost menjadi lebih mahal," kata Bhima ketika dihubungi Tempo, Sabtu 6 Juli 2019.
Bhima melanjutkan, insentif fiskal yang terlalu umum juga membuat investor enggan untuk berinvestasi di wilayah KEK. Dia mengatakan, tidak semua investor membutuhkan insentif berupa tax holiday atau tax allowance. Adapula, yang justru membutuhkan keringanan bea masuk bahan baku atau barang modal.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal mengatakan pembangunan KEK juga masih terkendala jenis industri yang belum spesifik. Selain itu, antar KEK juga terlihat belum ada sinergi. "Jadi mau menggarap sektor yang mana? Ditujukan untuk sektor mana?," kata Faisal kepada Tempo, Sabtu.
Selain itu, Faisal menilai banyak infrastruktur dasar yang dibangun untuk KEK masih belum lengkap. Sedangkan dari sisi insentif juga belum berjalan maksimal, sehingga kurang menarik investor.
