BPKN Desak Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Sebab...

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mendesak agar revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nasional segera diselesaikan dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Perdagangan, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Fajar Pebrianto

    Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mendesak agar revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nasional segera diselesaikan dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Perdagangan, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN Ardiansyah Parman mendesak agar revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nasional segera diselesaikan. Sebab, Undang-Undang yang telah 20 tahun berjalan ini belum mampu mengakomodir perkembangan saat ini.

    BACA: Survei BI: Keyakinan Konsumen Meningkat pada Mei 2019

    "Apalagi di era digital, UU Perlindungan Konsumen harus bisa menakomodir ekonomi digital," kata Ardiansyah dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Perdagangan, Selasa, 2 Juli 2019

    Menurut Ardiansyah, salah satu komponen yang harus diatur dalam revisi ini adalah mengenai arus data pribadi dalam ekonomi digital. Sebab, saat ini potensi kebocoran data pribadi sudah sangat besar dan terjadi. "Saya tadi baru saja terima telefon ada yang menawarkan sesuatu, tentu ada data saya yang bocor," kata dia.

    BACA: BI: Bulan Pilpres, Optimisme Konsumen Menguat

    Desakan revisi ini telah lama disuarakan BPKN karena perkembangan ekonomi digital yang begitu cepat. April 2019, Ardiansyah mengatakan dalam spektrum perdagangan dunia, United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD telah mengeluarkan UN Guideline For Consumer Protection pada 2016.

    Petunjuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini menggantikan Guideline yang dikeluarkan pada 1986. Ini adalah kerangka perlindungan konsumen di tengah kondisi global ekonomi digital, seperti e-commerce, konektivitas, ekonomi big data artifical inteligence dan digital currency.

    Anggota Komisioner BPKN bidang Komunikasi dan Edukasi, Edib Muslim, menjelaskan pengaturan data pribadi saat ini sangat rawan untuk diperdagangkan dan disalahgunakan. Selain revisi UU Perlindungan Konsumen, Ia juga mendesak agar UU Perlindungan Data Pribadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika pun bisa segera rampung. "Sebab, perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat terjadinya kekosongan hukum," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.