Sepuluh Menteri Ekonomi Sepakati 3 Hal dalam KTT ASEAN

Reporter

Editor

Rahma Tri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja mengikuti Sidang Pleno KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, Sabtu, 22 Juni 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Sepuluh menteri ekonomi ASEAN telah menyepakati secara informal tentang bagaimana negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) diselesaikan. Kesepakatan itu dicapai dalam kesempatan agenda samping KTT ASEAN, Working Dinner  Jumat malam lalu.

Baca juga: Ekspor ke Filipina Manfaatkan Jalur Bitung-Davao

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, kendati Forum KTT ASEAN ke-34 belum resmi membahasnya, mereka telah menyepakati komitmen menyelesaikan perundingan tahun ini. Hal ini terutama yang berkaitan dengan isu akses pasar di antara 10 negara ASEAN  dengan enam negara mitra. 
 
Akses pasar dari ASEAN ke India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru, serta sebaliknya, harus sama dengan intra-Asean.
 
"Jadi, substantially concluded tahun ini juga. Enggak ada pilihan lain, apalagi di tengah situasi kondisi global yang seperti ini (perang dagang). Jadi, kami berkomitmen ini selesai," katanya dalam press briefing seusai Working Dinner for the Special Asean Economic Ministers' Meeting on RCEP, Jumat21 Juni 2019 malam. 
 
Working Dinner merupakan agenda pengantar sebelum para menteri membahas lebih substansial perundingan dagang RCEP pada kegiatan Special Asean Economic Ministers' Meeting on RCEP di sela-sela KTT Asean ke-34 hari ini.
 
Kedua, lanjut Enggartiasto, 10 menteri Asean sepakat saling memberikan dukungan satu sama lain. Setiap negara Asean juga berkomitmen berkomunikasi secara intensif dengan mitranya dan saling membantu menjembatani. 
 
Ketiga, para menteri memberikan instruksi kepada seluruh tim negosiasi dari seluruh negara untuk menyelesaikan perundingan. Para menteri juga akan memberikan arah kepada tim negosiasi saat perundingan putaran ke-26 Melbourne, Australia, 25 Juni. 
"Arahan kami kepada tim, apa yang sudah diputuskan jangan dibuka lagi. Jadi, kita langsung moving forward ke depan," ujar Enggartiasto.
 
 
Sejak putaran pertamanya di Brunei pada Mei 2013, negosiasi  RCEP sejauh ini baru membahas delapan dari 21 bab perjanjian dagang. Kedelapan bab itu mencakup kerja sama ekonomi, prosedur kepabeanan, pengadaan pemerintah, ketentuan pemerintah, kebijakan persaingan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan standar dan kualitas barang.
 
Simak berita terbaru dari ajang KTT ASEAN di Tempo.co
 
BISNIS
 





Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

4 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

5 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

6 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

7 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

7 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

7 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

8 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

8 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

8 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

9 jam lalu

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut sebanyak 59,7 persen responden menginginkan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet