Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 SPBU di Pantura Diduga Curang Menjelang Lebaran 2019

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Petugas SPBU darurat melakukan pengisian ulang di tol fungsional Solo Ngawi Jaya KM 21, Karanganyar, Jawa Tengah, 2 Juli 2017. Hari ini merupakan batas terakhir tol fungsional beserta fasilitas pendukungnya termasuk SPBU darurat Pertamina dibuka untuk umum. Tempo/Bram Selo Agung
Petugas SPBU darurat melakukan pengisian ulang di tol fungsional Solo Ngawi Jaya KM 21, Karanganyar, Jawa Tengah, 2 Juli 2017. Hari ini merupakan batas terakhir tol fungsional beserta fasilitas pendukungnya termasuk SPBU darurat Pertamina dibuka untuk umum. Tempo/Bram Selo Agung
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Anggriono mengecek tiga Stasiun Pengisian Badan Bakar Umum atau SPBU di wilayah Pantai Utara atau Pantura Jawa. Ketiga SPBU itu diduga telah mencurangi konsumen pada masa-masa menjelang hari raya dan Lebaran 2019 pada 15-23 Mei 2019 lalu.

BACA: Kemacetan Parah terjadi di Tol Cikampek, Ini Respon Kemenhub

“Petugas dari Direktorat Metrologi menemukan tiga SPBU yang berlokasi di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bekasi,” kata Veri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019.  Menurut Veri, ketiga SPBU diduga melakukan tindak pidana di bidang metrologi legal.

Berdasarkan hasil pengawasan, Veri menyebut pihaknya menemukan alat tambahan pada pompa ukur BBM, berupa rangkaian elekronik di salah satu SPBU Kabupaten Indramayu. Setelah dilakukan pengujian, hasilnya berada di dalam batas kesalahan yang diizinkan (BKD) yaitu sekitar 0,5 persen.

SPBU yang tertangkap tangan menggunakan alat tambahan tersebut, Veri menyebut perusahaan patut diduga melanggar Pasal 32 ayat 1 jo., Pasal 25 huruf b jo., dan  Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Sedangkan,  dua SPBU lainnya yang berada di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bekasi memang tidak ditemukan adanya alat tambahan. Namun, setelah dilakukan pengujian terhadap pompa ukur BBM di SPBU tersebut, hasilnya berada di luar standar BKD.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan demikian, masing-masing SPBU patut diduga telah melanggar Pasal 32 ayat 1 jo., Pasal 25 huruf e jo., serta Pasal 34 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Baca: Viral Petugas SPBU Siram Bensin Cek Uang Palsu, Ini Respons BI

Veri mengingatkan kembali para pemilik SPBU untuk tidak merusak segel yang telah dibubuhkan di semua pompa ukur BBM. Sebab, ketersediaan BBM sangat berpengaruh terhadap kestabilan dan keamanan perekonomian di dalam negeri. “Untuk itu, sangat penting untuk menjaga ketersediaan, distribusi, dan jaminan kebenaran hasil pengukurannya bagi masyarakat,” kata Veri.

FAJAR PEBRIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dirut Pertamina Patra Niaga Turun Langsung Cek Kondisi Pipa Tuban

2 hari lalu

Dirut Pertamina Patra Niaga Turun Langsung Cek Kondisi Pipa Tuban

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, turun langsung ke Terminal BBM Tuban pasca insiden kebocoran BBM jenis Pertamax yang terjadi di dalam area terminal


Pipa Bocor di Tuban, Pertamina Patra Niaga Langsung Evakuasi Warga

2 hari lalu

Pipa Bocor di Tuban, Pertamina Patra Niaga Langsung Evakuasi Warga

Warga yang terdampak mendapatkan pelayanan medis. Kebutuhan konsumsi juga dijamin oleh Pertamina Patra Niaga


Jokowi Sebut Hanya Kendaraan Listrik yang Boleh Digunakan di IKN

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Peluncuran Kolaborasi Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik di SPBU MT Haryono, Jakarta, Selasa, 22 Februari 2022. Jokowi berharap melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir tersebut, Indonesia dapat menjadi produsen kendaraan listrik. Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut Hanya Kendaraan Listrik yang Boleh Digunakan di IKN

Jokowi optimistis indeks kualitas udara di ibu kota baru bisa mencapai angka 0.


BPS Ungkap Penyumbang Deflasi Tertinggi pada Mei 2024

9 hari lalu

Plt Kepala Badan Pusat Statistik atau kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik pada di kantor pusat Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat. Senin, 03 Juni 2024. Tempo/Firly Fajrian
BPS Ungkap Penyumbang Deflasi Tertinggi pada Mei 2024

Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti menyebutkan deflasi usai lebaran pada bulai Mei 2024 tidak sedalam beberapa periode sebelumnya.


Pascakebakaran, BPH Migas Tinjau Kilang Balikpapan untuk Memastikan Pasokan BBM Aman

10 hari lalu

Petugas melakukan pengecekan jaringan pipa minyak di kilang unit pengolahan (Refinery Unit) V, Balikpapan, Kalimantan Timur, 14 April 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Pascakebakaran, BPH Migas Tinjau Kilang Balikpapan untuk Memastikan Pasokan BBM Aman

BPH Migas memastikan pasokan BBM tetap terjaga dengan baik, saat meninjau Kilang Pertamina International (KPI) Refinery Unit (RU) V Balikpapan.


Shell Tutup SPBU di Sumatera Utara, Ada Berapa Perusahaan Non-Pertamina Saat Ini?

12 hari lalu

SPBU Shell. Dok.Shell Indonesia
Shell Tutup SPBU di Sumatera Utara, Ada Berapa Perusahaan Non-Pertamina Saat Ini?

Shell Indonesia mengumumkan penutupan 9 stasiun pompa bensin umum atau SPBU di Sumatera Utara mulai 1 Juni 2024


Penggunaan Pertalite Terus Naik Sejak Pandemi Berlalu, BPH Migas Minta Tambahan Kuota untuk 2025

13 hari lalu

Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.
Penggunaan Pertalite Terus Naik Sejak Pandemi Berlalu, BPH Migas Minta Tambahan Kuota untuk 2025

BPH Migas mengajukan kuota distribusi jenis Pertalite sebesar 31,33 juta kilo liter-33,23 juta kilo liter, naik dari kuota tahun ini


Terkini: Tol PIK 2 Hubungkan Kawasan Segi Tiga Emas Tangerang, Gaji UMR Jakarta Rp 5 Juta Bisa Beli Rumah dari Tapera?

13 hari lalu

PIK 2. pik2.com
Terkini: Tol PIK 2 Hubungkan Kawasan Segi Tiga Emas Tangerang, Gaji UMR Jakarta Rp 5 Juta Bisa Beli Rumah dari Tapera?

Pembangunan jalan Tol PIK 2 menghubungkan Kamal-Teluknaga-Rajeg-Balaraja (Kataraja) sepanjang 38,6 kilometer.


Pemerintah Kembangkan BBM yang Diklaim Ramah Lingkungan, Luhut Bidik Keuntungan Rp12 T

13 hari lalu

PT Pertamina (Persero) telah resmi memasarkan Pertamax Green 95 sejak Senin, 24 Juli 2023. Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru itu merupakan hasil pencampuran Pertamax dengan Bioetanol sebesar 5 persen (E5). Perpaduan ini menghasilkan produk baru yang diklaim memiliki Research Octane Number (RON) sebesar 95. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Kembangkan BBM yang Diklaim Ramah Lingkungan, Luhut Bidik Keuntungan Rp12 T

Pemerintah mengembangkan BBM yang diklaim lebih ramah lingkungan, yaitu bahan bakar aviasi ramah lingkungan atau SAF dan Pertamax Green 95


Rencana Kenaikan BBM, Pengamat: Pemerintah Butuh Dana Program Makan Siang Gratis Prabowo

14 hari lalu

Ilustrasi pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU. TEMPO/Subekti.
Rencana Kenaikan BBM, Pengamat: Pemerintah Butuh Dana Program Makan Siang Gratis Prabowo

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menduga kenaikan harga BBM terkait dengan kebutuhan dana program makan siang gratis.