BPK Temukan Dugaan Rekayasa dalam Laporan Keuangan Garuda

Editor

Rahma Tri

Ilustrasi Garuda Indonesia. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota I Badan Pemeriksan Keuangan, Agung Firman Sampurna mengungkapkan bahwa BPK menemukan sejumlah masalah dalam hasil audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. "Secara umum memang kami melihat ada dugaan kuat terjadi financial enginering, rekayasa keuangan," kata Agung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019.

Baca juga: Kemenkeu Duga Audit Lapkeu Garuda Tak Penuhi Standar Akuntansi

Menurut dia, salah satu masalah itu adalah soal pengakuan piutang Garuda. "Itu salah satunya. Tapi intinya banyak temuan, temuannya itu banyak. Temuan maupun rekomendasinya banyak," kata Agung.

Agung menjelaskan, temuan itu diketahui setelah BPK melakukan sidang badan kemarin. Dalam sidang itu auditor BPK menyampaikan hasil review terhadap kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan audit laporan keuangan Garuda.

Namun Agung enggan membeberkan temuan-temuan yang disebutnya banyak itu. Menurut dia, detail akan disampaikan dalam waktu dekat oleh Koordinator Auditor Utama Keuangan Negara 7 BPK.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menduga proses audit keuangan Garuda Indonesia belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku. "Tapi tidak bisa serta merta kami putuskan sanksinya," kata Hadiyanto di kantornya, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019 lalu.

Menurut Hadiyanto, Kementerian Keuangan sedang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan penilaian terlebih dahulu.






Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

18 menit lalu

Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan seseorang atau badan hukum yang terkena kasus PKPU atau pailit dan bersamaan telah dalam proses penyidikan.


Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

10 jam lalu

Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pengajuan permohonan chapter 15 itu tindak lanjut atas penundaan kewajiban pembayaran utang


Erick Thohir Luncurkan 3 Inisiatif Pendanaan Baru untuk Startup, Ini Rinciannya

11 jam lalu

Erick Thohir Luncurkan 3 Inisiatif Pendanaan Baru untuk Startup, Ini Rinciannya

Erick Thohir menyataIakan inisiatif strategis ini berfokus pada 5 prioritas utama melalui program investasi dan partnership untuk startup Indonesia.


Anindya Bakrie dan Erick Thohir Resmi Jadi Pemilik Klub Liga Inggris, Oxford United

21 jam lalu

Anindya Bakrie dan Erick Thohir Resmi Jadi Pemilik Klub Liga Inggris, Oxford United

Anindya Bakrie dan Erick Thohir, resmi menjadi pemilik klub Liga Inggris, Oxford United. Keduanya punya saham mayoritas 51 persen.


Pertamina Rombak Direksi Pertamina International Shipping

1 hari lalu

Pertamina Rombak Direksi Pertamina International Shipping

Perombakan subholding Pertamina itu berlangsung pada Selasa, 27 September 2022.


Garuda Indonesia Angkut 61 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Pakistan

1 hari lalu

Garuda Indonesia Angkut 61 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Pakistan

Penerbangan khusus Garuda Indonesia ini diberangkatkan bertahap dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Bandara Internasional Jinnah.


Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

2 hari lalu

Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

Chapter 15 merupakan mekanisme atas pengakuan (recognition) putusan homologasi dalam tahapan PKPU yang dilalui Garuda di negara lain.


DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

2 hari lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

2 hari lalu

Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta menuju Pemilu 2024 tidak ada demokrasi transaksional. Maksudnya?


Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

2 hari lalu

Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

Bos PLN memastikan daya listrik masyarakat penerima program kompor listrik tak berubah. "Yang 450 VA tetap 450 VA, yang 900 VA juga tetap 900 VA."