Jokowi Diminta Meniru Kebijakan Cina untuk UMKM

Reporter

Editor

Rahma Tri

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima kedatangan dari sejumlah asosiasi usaha mikro, kecil, dan menengah di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Juni 2019. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah asosiasi usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk meniru kebijakan Cina terhadap pelaku UMKM. Salah satunya, mereka mengusulkan agar Jokowi  menurunkan pajak hingga nol persen bagi pengusaha mikro dan kecil.

Baca juga: Jokowi: Jangan Ragukan Komitmen Saya dalam UMKM

"Kami mohon supaya usaha mikro kecil mengikuti Cina, di 2020 hingga nol persen," kata Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO) Ikhsan Ingratubun di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 18 Juni 2019.

Ikhsan mengatakan, Kementerian Keuangan memang sudah menurunkan beban pajak bagi pengusaha mikro dan kecil dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Namun, nominal tersebut masih membebani pengusaha mikro dan kecil. "Karena ini pajaknya dari omzet bukan dari penjualan. Bukan dari keuntungan," katanya.

Usulan lainnya adalah agar pemerintah konsisten menjalankan keuangan syariah untuk ekonomi kerakyatan. Ikhsan mengatakan, UMKM paling cocok dengan sistem keuangan syariah.

Selain itu, Ikhsan juga meminta penghapusan BI checking untuk UMKM. Ia juga menyampaikan keluhan pelaku UMKM mengenai bunga pinjaman online atau fintech yang terlalu besar. "Untuk menjadi backbone seluruh dunia, Indonesia harus berani keluar seperti Cina untuk mempromosikan produk-produknya dari kearifan lokal," tuturnya.

Selain itu, Ikhsan juga meminta agar sertifikasi halal bagi produk UMKM tidak terlalu mahal dan berbelit. Bahkan, kalau perlu digratiskan untuk memudahkan cost yang dikeluarkan UMKM.

Ikuti berita lain tentang Jokowi di Tempo.co

FRISKI RIANA






Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

1 jam lalu

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi sebesar Rp585 triliun pada 2024.


Sejumlah Negara Mendukung Unjuk Rasa Menolak Lockdown di Cina

4 jam lalu

Sejumlah Negara Mendukung Unjuk Rasa Menolak Lockdown di Cina

Inggris mengatakan Cina harus mau mendengarkan suara rakyatnya sendiri. Warga Cina mencoba mengatakan mereka tidak senang dengan aturan Covid-19.


Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

4 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


Seniman Cina Ai Weiwei Tak Yakin Protes Covid-19 Dapat Menggulingkan Xi Jinping

5 jam lalu

Seniman Cina Ai Weiwei Tak Yakin Protes Covid-19 Dapat Menggulingkan Xi Jinping

Pemerintahan Presiden Xi Jinping dinilai sulit goyah karena tidak ada agenda politik yang jelas dalam protes menolak kebijakan Covid-19 di Cina.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

5 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

6 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

7 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

7 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

7 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

7 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.