Jokowi Diminta Meniru Kebijakan Cina untuk UMKM

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima kedatangan dari sejumlah asosiasi usaha mikro, kecil, dan menengah di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Juni 2019. TEMPO/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima kedatangan dari sejumlah asosiasi usaha mikro, kecil, dan menengah di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Juni 2019. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah asosiasi usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk meniru kebijakan Cina terhadap pelaku UMKM. Salah satunya, mereka mengusulkan agar Jokowi  menurunkan pajak hingga nol persen bagi pengusaha mikro dan kecil.

    Baca juga: Jokowi: Jangan Ragukan Komitmen Saya dalam UMKM

    "Kami mohon supaya usaha mikro kecil mengikuti Cina, di 2020 hingga nol persen," kata Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO) Ikhsan Ingratubun di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 18 Juni 2019.

    Ikhsan mengatakan, Kementerian Keuangan memang sudah menurunkan beban pajak bagi pengusaha mikro dan kecil dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Namun, nominal tersebut masih membebani pengusaha mikro dan kecil. "Karena ini pajaknya dari omzet bukan dari penjualan. Bukan dari keuntungan," katanya.

    Usulan lainnya adalah agar pemerintah konsisten menjalankan keuangan syariah untuk ekonomi kerakyatan. Ikhsan mengatakan, UMKM paling cocok dengan sistem keuangan syariah.

    Selain itu, Ikhsan juga meminta penghapusan BI checking untuk UMKM. Ia juga menyampaikan keluhan pelaku UMKM mengenai bunga pinjaman online atau fintech yang terlalu besar. "Untuk menjadi backbone seluruh dunia, Indonesia harus berani keluar seperti Cina untuk mempromosikan produk-produknya dari kearifan lokal," tuturnya.

    Selain itu, Ikhsan juga meminta agar sertifikasi halal bagi produk UMKM tidak terlalu mahal dan berbelit. Bahkan, kalau perlu digratiskan untuk memudahkan cost yang dikeluarkan UMKM.

    Ikuti berita lain tentang Jokowi di Tempo.co

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.