Wacana Open Sky, Pengamat: Bukan Momok bagi Maskapai Nasional

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon penumpang berjalan menuju Terminal keberangkatan untuk lapor diri atau chek in pada H-2 Lebaran di Termial 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 3 Juni 2019. ANTARA

    Calon penumpang berjalan menuju Terminal keberangkatan untuk lapor diri atau chek in pada H-2 Lebaran di Termial 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 3 Juni 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melontarkan wacana untuk menerapkan sistem open sky atau kebijakan membuka wilayah udara di Indonesia termasuk untuk maskapai asing. Namun, Kementerian Perhubungan menyatakan akan menimbang dulu permintaan Presiden itu.  

    Baca: Jokowi Ingin Open Sky, Ini Tiga Syarat dari Menhub Budi Karya

    Menanggapi wacana open sky untuk maskapai asing, pengamat penerbangan Indonesia Aviation Center, Arista Atmadjati, menilai hal itu semestinya bukanlah momok bagi pebisnis penerbangan dalam negeri.

    “Karena maskapai dalam negeri kita, seperti Lion Air, itu kan buka di luar negeri lebih dulu. Maskapai kita sudah lebih agresif,” ucap Arista saat dihubungi Tempo pada Senin, 3 Juni 2019.

    Arista mencontohkan Lion Group yang lebih dulu membuka bisnis di Thailand dengan Thai Lion Air sejak akhir 2013. Di tahun yang sama, perusahaan penerbangan berlogo singa merah itu juga membuka penerbangan domestik di Malaysia dengan merek Malindo Air yang merupakan kerja sama bisnis antara Lion Gorup dan National Aerospace & Defence Industries.

    Menilik hal tersebut, Arista menilai wacana Jokowi bukan merupakan hal yang aneh. Ia menyebut, perusahaan maskapai dalam negeri tidak perlu khawatir akan tergerus apabila manajemennya sudah baik. Dia mengimbuhkan, hadirnya maskapai asing malah akan memacu kompetisi. “Kalau maskapai dalam neger mismanajemen ya tentu dia akan kalah,” ucapnya.

    Saat ini, Kementerian Perhubungan tengah mematangkan regulasi untuk membuka peluang perusahaan maskapai asing masuk ke Indonesia. Sementara saat ini sudah ada perusahaan maskapai asing yang berminat masuk ke Tanah Air.

    Adapun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendorong Presiden Jokowi untuk segera menerapkan sistem open sky atau kebijakan membuka wilayah udara di Indonesia termasuk untuk maskapai asing. Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menduga tingginya harga disebabkan kurangnya persaingan maskapai di Indonesia.

    "Kami pernah mengusulkan ke pemerintah agar membuka pintu masuk regional airlines ke Indonesia untuk menambah rute domestik. Bisa saja itu Jetstar, AirAsia, dan lainnya. Jadi ini tentu saja kabar yang sangat menggembirakan,"ujarnya, melalui keterangan resmi, Ahad 2 Juni 2019.

    Baca: Jokowi Minta Maskapai Asing Masuk Indonesia, Ini Kata Menhub

    Hariyadi mengatakan, hingga saat ini harga tiket pesawat masih terlalu mahal. Menurutnya, mahalnya tiket ini mempengaruhi bagi dunia usaha pariwisata terutama untuk jasa travel dan penginapan. "Dengan tingginya harga tiket pesawat ini sudah tentu ada pengaruhnya bagi industri perhotelan. Yang jelas menyebabkan okupansi turun," ujarnya.

    Seperti diketahui, industri penerbangan Tanah Air saat ini dikuasai dua maskapai besar, yakni Lion Air Group (Lion Air, Batik Air, dan Wings Air) dan Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, dan Nam Air). Terbatasnya pemain di industri penerbangan berdampak pada penentuan harga tiket pesawat yang kurang kompetitif.

    FRANCISCA CHRSTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang di Indonesia

    Bitcoin menjadi perbincangan publik setelah Tesla, perusahaan milik Elon Musk, membeli aset uang kripto itu. Bagaimana keabsahan Bitcoin di Indonesia?