Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wacana Open Sky, Pengamat: Bukan Momok bagi Maskapai Nasional

image-gnews
Calon penumpang berjalan menuju Terminal keberangkatan untuk lapor diri atau chek in pada H-2 Lebaran di Termial 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 3 Juni 2019. ANTARA
Calon penumpang berjalan menuju Terminal keberangkatan untuk lapor diri atau chek in pada H-2 Lebaran di Termial 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 3 Juni 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melontarkan wacana untuk menerapkan sistem open sky atau kebijakan membuka wilayah udara di Indonesia termasuk untuk maskapai asing. Namun, Kementerian Perhubungan menyatakan akan menimbang dulu permintaan Presiden itu.  

Baca: Jokowi Ingin Open Sky, Ini Tiga Syarat dari Menhub Budi Karya

Menanggapi wacana open sky untuk maskapai asing, pengamat penerbangan Indonesia Aviation Center, Arista Atmadjati, menilai hal itu semestinya bukanlah momok bagi pebisnis penerbangan dalam negeri.

“Karena maskapai dalam negeri kita, seperti Lion Air, itu kan buka di luar negeri lebih dulu. Maskapai kita sudah lebih agresif,” ucap Arista saat dihubungi Tempo pada Senin, 3 Juni 2019.

Arista mencontohkan Lion Group yang lebih dulu membuka bisnis di Thailand dengan Thai Lion Air sejak akhir 2013. Di tahun yang sama, perusahaan penerbangan berlogo singa merah itu juga membuka penerbangan domestik di Malaysia dengan merek Malindo Air yang merupakan kerja sama bisnis antara Lion Gorup dan National Aerospace & Defence Industries.

Menilik hal tersebut, Arista menilai wacana Jokowi bukan merupakan hal yang aneh. Ia menyebut, perusahaan maskapai dalam negeri tidak perlu khawatir akan tergerus apabila manajemennya sudah baik. Dia mengimbuhkan, hadirnya maskapai asing malah akan memacu kompetisi. “Kalau maskapai dalam neger mismanajemen ya tentu dia akan kalah,” ucapnya.

Saat ini, Kementerian Perhubungan tengah mematangkan regulasi untuk membuka peluang perusahaan maskapai asing masuk ke Indonesia. Sementara saat ini sudah ada perusahaan maskapai asing yang berminat masuk ke Tanah Air.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendorong Presiden Jokowi untuk segera menerapkan sistem open sky atau kebijakan membuka wilayah udara di Indonesia termasuk untuk maskapai asing. Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menduga tingginya harga disebabkan kurangnya persaingan maskapai di Indonesia.

"Kami pernah mengusulkan ke pemerintah agar membuka pintu masuk regional airlines ke Indonesia untuk menambah rute domestik. Bisa saja itu Jetstar, AirAsia, dan lainnya. Jadi ini tentu saja kabar yang sangat menggembirakan,"ujarnya, melalui keterangan resmi, Ahad 2 Juni 2019.

Baca: Jokowi Minta Maskapai Asing Masuk Indonesia, Ini Kata Menhub

Hariyadi mengatakan, hingga saat ini harga tiket pesawat masih terlalu mahal. Menurutnya, mahalnya tiket ini mempengaruhi bagi dunia usaha pariwisata terutama untuk jasa travel dan penginapan. "Dengan tingginya harga tiket pesawat ini sudah tentu ada pengaruhnya bagi industri perhotelan. Yang jelas menyebabkan okupansi turun," ujarnya.

Seperti diketahui, industri penerbangan Tanah Air saat ini dikuasai dua maskapai besar, yakni Lion Air Group (Lion Air, Batik Air, dan Wings Air) dan Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, dan Nam Air). Terbatasnya pemain di industri penerbangan berdampak pada penentuan harga tiket pesawat yang kurang kompetitif.

FRANCISCA CHRSTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PBNU dan Muhammadiyah Akhirnya Putuskan Terima Izin Tambang Jokowi

3 menit lalu

Logo PBNU dan Muhammadiyah. Istimewa
PBNU dan Muhammadiyah Akhirnya Putuskan Terima Izin Tambang Jokowi

Dua ormas keagamaan besar, PBNU dan Muhammadiyah menerima tawaran izin tambang Jokowi


Top 3 Dunia: Maskapai Terbaik Dunia hingga Pembukaan Olimpiade Paris 2024

2 jam lalu

Tentara berjaga di depan Menara Eiffel menjelang Olimpiade Paris 2024, Prancis, 21 Juli 2024.REUTERS/Stefan Wermuth
Top 3 Dunia: Maskapai Terbaik Dunia hingga Pembukaan Olimpiade Paris 2024

Berita Top 3 Dunia pada Jumat 26 Juli 2024 diawali oleh daftar 10 maskapai terbaik di dunia untuk 2024.


Alasan di Balik Keputusan Jokowi Memberi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Alasan di Balik Keputusan Jokowi Memberi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi blak-blakan soal alasan di balik penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur pemberian izin usaha pertambangan atau IUP untuk ormas keagamaan.


Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024 tetap Berlangsung November 2024

11 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024 tetap Berlangsung November 2024

Berikut tahapan dan jadwal Pilkada 2024. Jokowi memastikan tak akan berubah dari Novermber 2024.


Tanggapan Jokowi Seusai PP Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Tanggapan Jokowi Seusai PP Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Jokowi mengatakan pemerintah tidak menunjuk ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, mengajukan IUP. Tapi hanya menyediakan regulasinya.


Jokowi Mengaku Tak Tahu Sosok Pengendali Judi Online Berinisial T: Tanya ke Pak Benny

12 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Jokowi Mengaku Tak Tahu Sosok Pengendali Judi Online Berinisial T: Tanya ke Pak Benny

Jokowi meminta publik mempertanyakan sosok pengendali judi online berinisial T kepada Kepala BP2MI Benny Rhamdani.


Pendukung Prabowo dan Kader Gerindra Diangkat Jadi Komisaris BUMN di Akhir Masa Jabatan Jokowi

12 jam lalu

Belasan orang dekat Prabowo ataupun pengurus Partai Gerindra diangkat menjadi komisaris BUMN di akhir masa jabatan Presiden Jokowi.
Pendukung Prabowo dan Kader Gerindra Diangkat Jadi Komisaris BUMN di Akhir Masa Jabatan Jokowi

Belasan pendukungt Prabowo atau kader Partai Gerindra diangkat menjadi komisaris BUMN di akhir masa jabatan Presiden Jokowi.


Jokowi Sebut Daya Saing Indonesia Naik ke Posisi 27 di Dunia, Apa Saja Pemicunya?

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers ketika mengunjungi rumah duka Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, yang wafat di Jakarta pada Rabu (24/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Jokowi Sebut Daya Saing Indonesia Naik ke Posisi 27 di Dunia, Apa Saja Pemicunya?

Jokowi mengatakan naiknya peringkat daya saing Indonesia disebabkan sejumlah hal. Di antaranya, performa pertumbuhan ekonomi


Jokowi Resmikan Kawasan Industri Terpadu Batang: Buka Lapangan Kerja Sebanyak-banyaknya

12 jam lalu

Sejumlah alat berat difungsikan dalam pemerataan tanah di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu 8 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada kuartal I-2024 mencapai sebesar 24,3 persen dengan besaran Rp401,5 triliun dari target Rp1.650 triliun. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
Jokowi Resmikan Kawasan Industri Terpadu Batang: Buka Lapangan Kerja Sebanyak-banyaknya

Jokowi mengatakan Kawasan Industri Terpadu Batang dibangun seluas 4.300 hektare dan akan menyerap 250 ribu tenaga kerja


Wajib Asuransi Kendaraan: Jokowi Sebut Belum Dibahas, Asosiasi Usul Disatukan dengan STNK

14 jam lalu

Ilustrasi kecelakaan beruntun. Shutterstock
Wajib Asuransi Kendaraan: Jokowi Sebut Belum Dibahas, Asosiasi Usul Disatukan dengan STNK

Presiden Jokowi sendiri mengatakan, sampai saat ini belum ada pembahasan tentang wajib asuransi kendaraan ini.