Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wacana Open Sky, Pengamat: Bukan Momok bagi Maskapai Nasional

image-gnews
Calon penumpang berjalan menuju Terminal keberangkatan untuk lapor diri atau chek in pada H-2 Lebaran di Termial 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 3 Juni 2019. ANTARA
Calon penumpang berjalan menuju Terminal keberangkatan untuk lapor diri atau chek in pada H-2 Lebaran di Termial 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 3 Juni 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melontarkan wacana untuk menerapkan sistem open sky atau kebijakan membuka wilayah udara di Indonesia termasuk untuk maskapai asing. Namun, Kementerian Perhubungan menyatakan akan menimbang dulu permintaan Presiden itu.  

Baca: Jokowi Ingin Open Sky, Ini Tiga Syarat dari Menhub Budi Karya

Menanggapi wacana open sky untuk maskapai asing, pengamat penerbangan Indonesia Aviation Center, Arista Atmadjati, menilai hal itu semestinya bukanlah momok bagi pebisnis penerbangan dalam negeri.

“Karena maskapai dalam negeri kita, seperti Lion Air, itu kan buka di luar negeri lebih dulu. Maskapai kita sudah lebih agresif,” ucap Arista saat dihubungi Tempo pada Senin, 3 Juni 2019.

Arista mencontohkan Lion Group yang lebih dulu membuka bisnis di Thailand dengan Thai Lion Air sejak akhir 2013. Di tahun yang sama, perusahaan penerbangan berlogo singa merah itu juga membuka penerbangan domestik di Malaysia dengan merek Malindo Air yang merupakan kerja sama bisnis antara Lion Gorup dan National Aerospace & Defence Industries.

Menilik hal tersebut, Arista menilai wacana Jokowi bukan merupakan hal yang aneh. Ia menyebut, perusahaan maskapai dalam negeri tidak perlu khawatir akan tergerus apabila manajemennya sudah baik. Dia mengimbuhkan, hadirnya maskapai asing malah akan memacu kompetisi. “Kalau maskapai dalam neger mismanajemen ya tentu dia akan kalah,” ucapnya.

Saat ini, Kementerian Perhubungan tengah mematangkan regulasi untuk membuka peluang perusahaan maskapai asing masuk ke Indonesia. Sementara saat ini sudah ada perusahaan maskapai asing yang berminat masuk ke Tanah Air.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendorong Presiden Jokowi untuk segera menerapkan sistem open sky atau kebijakan membuka wilayah udara di Indonesia termasuk untuk maskapai asing. Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menduga tingginya harga disebabkan kurangnya persaingan maskapai di Indonesia.

"Kami pernah mengusulkan ke pemerintah agar membuka pintu masuk regional airlines ke Indonesia untuk menambah rute domestik. Bisa saja itu Jetstar, AirAsia, dan lainnya. Jadi ini tentu saja kabar yang sangat menggembirakan,"ujarnya, melalui keterangan resmi, Ahad 2 Juni 2019.

Baca: Jokowi Minta Maskapai Asing Masuk Indonesia, Ini Kata Menhub

Hariyadi mengatakan, hingga saat ini harga tiket pesawat masih terlalu mahal. Menurutnya, mahalnya tiket ini mempengaruhi bagi dunia usaha pariwisata terutama untuk jasa travel dan penginapan. "Dengan tingginya harga tiket pesawat ini sudah tentu ada pengaruhnya bagi industri perhotelan. Yang jelas menyebabkan okupansi turun," ujarnya.

Seperti diketahui, industri penerbangan Tanah Air saat ini dikuasai dua maskapai besar, yakni Lion Air Group (Lion Air, Batik Air, dan Wings Air) dan Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, dan Nam Air). Terbatasnya pemain di industri penerbangan berdampak pada penentuan harga tiket pesawat yang kurang kompetitif.

FRANCISCA CHRSTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler Bisnis: Kerabat Jokowi di Perusahaan Milik Negara, Cara Cek Sertifikat Tanah Online

1 jam lalu

Sigit Widyawan, Bagaskara Ikhlasulla Arif, dan Joko Priyambodo. FOTO/Instagram, X, dan antaranews.com
Terpopuler Bisnis: Kerabat Jokowi di Perusahaan Milik Negara, Cara Cek Sertifikat Tanah Online

Jokowi hari-hari ini disorot setelah dua kemenakannya diketahui menduduki posisi strategis di perusahaan milik negara, PT Pertamina (Persero).


Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

9 jam lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

Tokoh NU menyatakan keterlibatan ormas keagamaan itu dapat mewakili masyarakat dalam pengelolaan tambang.


Politikus PDI Perjuangan Ungkap Alasan Partainya Masih di Kabinet Jokowi

10 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDI Perjuangan Ungkap Alasan Partainya Masih di Kabinet Jokowi

Politikus PDI Perjuangan Chico Hakim mengungkap alasan partainya masih bertahan di Kabinet Indonesia Maju meski kini berseberangan dengan Jokowi.


Presiden Minta Kementan Perkuat Pompanisasi dan Irigasi Air Sungai

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024.
Presiden Minta Kementan Perkuat Pompanisasi dan Irigasi Air Sungai

Presiden mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian Pertanian yang terus menjalin kolaborasi dengan TNI dalam mendistribusikan pompa ke sejumlah daerah sentra.


Sapi Kurban Jokowi di Masjid Istiqlal Jenis Simental, Beratnya 1,19 Ton

11 jam lalu

Sapi kurban jenis simental dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk disembelih saat Idul Adha 1445 Hijriah di halaman Masjid Istiqlal, Sabtu, 15 Juni 2024. Foto: TEMPO/Afron Mandala Putra
Sapi Kurban Jokowi di Masjid Istiqlal Jenis Simental, Beratnya 1,19 Ton

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sama-sama menitipkan sapi kurban di Masjid Istiqlal


Politikus PSI Raja Juli Antoni Klaim Tak Tahu Jokowi Bahas Ridwan-Kaesang bersama Ketum Partai KIM

12 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Politikus PSI Raja Juli Antoni Klaim Tak Tahu Jokowi Bahas Ridwan-Kaesang bersama Ketum Partai KIM

Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni tak banyak bicara soal pertemuan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju dengan Presiden Jokowi.


Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Raja Juli: Selamat Datang Ibu Kota Baru, Jangan Lupa Jakarta

14 jam lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Raja Juli: Selamat Datang Ibu Kota Baru, Jangan Lupa Jakarta

"Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan di IKN. Pak Ma'ruf dan Mas Gibran ada di Istana Merdeka."


Nikmati Liburan Jelang Idul Adha 2024 di Solo, Jokowi Ajak Jan Ethes dan La Lembah Manah ke Mal

15 jam lalu

Presiden Jokowi dan dua cucunya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah jalan-jalan di Mall Solo Paragon, Jawa Tengah, Sabtu, 15 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Nikmati Liburan Jelang Idul Adha 2024 di Solo, Jokowi Ajak Jan Ethes dan La Lembah Manah ke Mal

Pada Sabtu siang hari ini, 15 Juni 2024, Jokowi mengajak dua cucunya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah berjalan-jalan ke Mal Solo Paragon.


Jokowi Keluarkan Keputusan Presiden untuk Berantas Judi Online, Begini Poin Pentingnya

16 jam lalu

Presiden Jokowi Tegaskan Masyarakat Jangan Judi Online Maupun Offline
Jokowi Keluarkan Keputusan Presiden untuk Berantas Judi Online, Begini Poin Pentingnya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan peraturan presiden untuk memberantas judi online.


Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

17 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil menyebut sudah banyak investor asing untuk IKN. Tapi, terbaru, ternyata belum ada. Ini alasannya.