Perundingan Dagang Gagal, Cina: Amerika yang Bertanggung Jawab

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Cina mengklaim bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas kegagalan perundingan dagang. Mereka juga menambahkan bahwa perundingan lanjutan harus dilakukan atas dasar ketulusan, rasa hormat, dan kesetaraan.

BACA: Trump Naikkan Tarif Produk Impor Asal Cina dan Meksiko, Sebab..

Beijing mengatakan bahwa pihaknya bersedia unutk bekerjasama dengan Washington untuk mencari solusi perang dagang, namun stategi AS yang menekan lawannya dengan meningkatkan ketegangan tidak akan digubris oleh Cina.

"Ketika kita memberikan AS sedikit [celah], mereka akan mengambil lebih," kata Wakil Menteri Perdagangan Cina Wang Shouwen, seperti dikutip melalui Bloomberg, Minggu, 2 Juni 2019.

Wang membantah klaim pemerintahan Trump yang mengatakan bahwa Cina mundur pada bagian kesepakatan yang telah disepakati.

BACA: Entitas Dagang Rusia dan Cina Terbanyak Masuk Daftar Hitam AS

Cina tidak ingin terikat perang dagang dengan AS, tetapi tidak akan menghindari jika ada kemungkinan, seperti tertulis dalam dokumen putih yang dirilis pemerintahan Xi , yang menegaskan hak China untuk pembangunan dan kedaulatan.

Kedua belah pihak harus melakukan kompromi dalam setiap pembicaraan, kata Wang. Laporan resmi menyatakan bahwa AS telah mundur dari komitmennya sementara Cina belum.

Menurut dokumen putih Cina, prasyarat untuk kesepakatan perdagangan adalah bahwa AS harus menghapus semua tarif tambahan, pembelian barang-barang Cina dari AS harus realistis, dan harus ada keseimbangan yang tepat dalam konteks perjanjian,.

Isi dokumen tersebut mengulangi pernyataan sebelumnya dari kepala negosiator Wakil Perdana Menteri Liu He dan pejabat yang lainnya.

Dokumen putih itu juga mencantumkan perincian tentang apa mereka sebut sebagai penelusuran mundur kebijakan Washington.

Pada perundingan terbaru pada bulan Mei lalu, AS menggunakan intimidasi dan paksaan, serta kerap memberikan banyak tuntutan, mempertahankan tarif tambahan yang diberlakukan sejak sengketa dagang dimulai, dan bersikeras untuk memasukkan persyaratan wajib mengenai urusan kedaulatan Cina dalam kesepakatan.

Pemerintah Cina menolak gagasan bahwa ancaman perang dagang dan kenaikan tarif berkelanjutan dapat membantu menyelesaikan masalah perdagangan dan ekonomi. "Dipandu oleh semangat saling menghormati, persamaan dan saling menguntungkan, kedua negara harus mendorong konsultasi berdasarkan itikad baik dan kredibilitas dalam upaya untuk mengatasi masalah, perbedaan pandangan, memperluas kepentingan bersama, dan bersama-sama menjaga stabilitas dan perkembangan ekonomi global, " seperti tertulis dalam dokumen putih tersebut.