BPK Kritik Pemerintah Soal Utang Sampai Pertumbuhan Ekonomi

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 dalam sidang paripurna ke-18 DPR RI. Dalam laporannya, BPK memberi catatan mengenai pertumbuhan ekonomi, rasio utang, dan realisasi belanja subsidi.

    "Kami memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian DPR dan Pemerintah terhadap LKPP Audited Tahun 2018 ini," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat ditemui usai membacakan laporan di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2019.

    Pertama, kata Moermahadi, terdapat beberapa capaian yang positif terhadap target Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018 yang ditetapkan dalam APBN 2018. Di antaranya realisasi inflasi sebesar 3,13 persen dari target 3,5 persen, tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5 persen dari target 5,2 persen.

    Namun, kata Moermahadi, pemerintah tidak dapat mencapai target terhadap beberapa indikator. Di antaranya yaitu pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,17 persen dari target 5,40 persen. Lifting minyak mentah hanya mencapai 778 ribu barel per hari dari target sebanyak 800 ribu bph, dan lifting gas hanya mencapai 1.145 ribu bph dari target 1.200 ribu bph.

    Kedua, rasio utang pemerintah pusat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015, meskipun rasio utang tersebut masih di bawah ambang batas 60 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pada 2015, rasio utang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.