Bappenas: Ibu Kota Baru Akan Dibagi Menjadi Empat Zona

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Sebelumnya Jokowi mengakui, Gubernur Kalimantan Tengah telah memaparkan kepada dirinya terkait kesiapan Kalteng jika dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru.  ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Sebelumnya Jokowi mengakui, Gubernur Kalimantan Tengah telah memaparkan kepada dirinya terkait kesiapan Kalteng jika dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Zona ketiga, pemerintah menyiapkan lokasi perluasan IKN seluas 200.000 hektare. Di lokasi ini, pemerintah bakal membangun taman nasional, konservasi orang utan atau kebun binatang, klaster perumahan non PNS hingga bandara atau pelabuhan.

    "Bandara dan pelabuhan dibangun kalau dibutuhkan, kami berharap kalau bisa ibu kota baru jangan jauh dari kota yang sudah fungsional dan memiliki bandara dan dekat pelabuhan," kata Bambang.

    Adapun yang terakhir, zona keempat adalah zona perluasan IKN 2, seluas 200.000 hektare. Zona ini merupakan kawasan metropolitan dan wilayah pengembangan yang terkait dengan provinsi lainnya.

    BACA JUGA: OLX: Pencarian Rumah di Palangkaraya Naik 5 Kali, Sejak..

    Seperti diberitakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mewacanakan adanya pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Rencana pemindahan ibu kota ini bakal menelan biaya sekitar Rp Rp 323 – Rp 466 triliun.

    Dua lokasi yang kini menjadi kandidat kuat calon ibu kota baru adalah di sekitar Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Kemudian, dengan pemindahan ibu kota ini diperkirakan akan membawa sebanyak 1,5 juta penduduk yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.