Harga Tiket Pesawat Tinggi, Darmin: Perlu Ada Aturan Jelas

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Harga sejumlah tiket pesawat terpampang dalam BCA Travel Fair 2019 di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019. Bagi pemegang kartu kredit BCA akan menerima cashback hingga Rp 1,5 juta dan 3x KrisFlyer miles. TEMPO/Tony Hartawan

    Harga sejumlah tiket pesawat terpampang dalam BCA Travel Fair 2019 di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019. Bagi pemegang kartu kredit BCA akan menerima cashback hingga Rp 1,5 juta dan 3x KrisFlyer miles. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perlu ada regulasi yang jelas, yang mengatur tarif tiket pesawat. Menurut dia, hal ini diperlukan supaya seluruh maskapai bisa mematuhi aturan mengenai tarif ini.

    Simak: Mudik Lebaran, Penjualan Tiket Pesawat Diprediksi Naik 300 Persen

    "Perlu ada aturan yang jelas, mengenai batas atas dan batas bawah itu supaya dipatuhi semua. Karena itu kami akan gelar rapat antara Kementerian Perhubungan, Garuda Indonesia dan Menteri BUMN," kata Darmin ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis 24 April 2019.

    Sebelumnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengelar rapat tertutup membahas persiapan pemerintah menjelang Ramadan dan Lebaran. Rapat yang digelar di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian ini dihadiri oleh beberapa menteri seperti Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

    Ditemui terpisah usai mengikuti rapat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan telah meminta bantuan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait persoalan tarif tiket pesawat yang masih dianggap mahal saat ini.

    "Tadi saya laporkan tarif belum kondusif. Kami minta kepada Kementerian Perekonomian dan Kementerian BUMN untuk turut serta juga untuk mengatur tarif dari penerbangan," kata Budi Karya ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Budi Karya melanjutkan, permintaan untuk ikut mengatur tarif tersebut dikhususkan kepada maskapai yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama adalah maskapai Garuda Indonesia yang menjadi market leader di industri penerbangan.

    Menurut Budi, karena Garuda market leader, jika dia menetapkan tarif batas atas maka maskapai yang lain pasti akan mengikuti. Sebaliknya, jika Garuda turun sebagian, maskapai yang lain juga akan turun. 

    Selain itu, Budi Karya juga menjelaskan dirinya juga menyerahkan mengenai persoalan sub price atau sub class mengenai tarif tiket pesawat kepada Kemenko Bidang Perekonomian. Adapun tarif sub class ini merupakan penggolongan tiket pesawat murah yang harus tersedia dalam satu penerbangan.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.