Stasiun TV Raup Rp 602,98 Miliar dari Iklan Kampanye Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelajar mengenakan topeng saat menggelar aksi kampanye #TolakJadiTarget di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Februari 2017. Aksi ni bertujuan untuk menolak perusahaan rokok yang dengan sengaja meletakkan iklan di sekitar Sekolah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Pelajar mengenakan topeng saat menggelar aksi kampanye #TolakJadiTarget di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Februari 2017. Aksi ni bertujuan untuk menolak perusahaan rokok yang dengan sengaja meletakkan iklan di sekitar Sekolah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah stasiun televisi kebanjiran iklan kampanye dari penyelenggaraan pemilu 2019. Kampanye terbuka yang dilaksanakan selama 21 hari dari tanggal 24 Maret – 13 April 2019 berhasil meramaikan industri periklanan televisi nasional.

    Baca: PKS Cabut Iklan yang Memuat Konten Orang Gangguan Jiwa

    Data monitoring iklan televisi (TV) Adstensity yang dipublikasi PT Sigi Kaca Pariwara menunjukkan total belanja iklan di 13 stasiun TV nasional pada kampanye terbuka Pemilu 2019 mencapai Rp 602,98 miliar dengan total 14.234 iklan televisi (tvc).

    Data Adstensity ini menghitung iklan kampanye televisi di dalam jeda iklan (commercial break) dan tidak menghitung apabila ada iklan televisi yang dibuat dalam bentuk atau bagian dari sebuah program acara khusus.

    Iklan kampanye yang paling sering muncul adalah PSI, sementara Gerindra tercatat paling hemat. Sepanjang masa kampanye terbuka, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) paling banyak muncul di televisi sejumlah 1.277 iklan dengan total belanja Rp 42,84 miliar.

    Meski demikian, pebelanja iklan televisi pada kategori partai politik ditempati oleh Partai Perindo dengan nilai Rp 82,73 miliar. Adapun Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo merupakan pemilik grup Media Nusantara Citra (MNC) dan memiliki 3 stasiun TV nasional, yaitu RCTI, MNC TV dan Global TV.

    Dari sisi iklan, Perindo berada pada posisi ke-2 dengan 1.220 iklan. Selanjutnya posisi ke-3 yaitu Partai Hanura dengan 1.053 iklan dan belanja iklan sebesar Rp40,16 miliar.

    Posisi ke-4 dan ke-5 diraih oleh Partai NasDem dengan 800 iklan dengan belanja iklan Rp30,20 miliar, dan Partai Golkar dengan 659 iklan dengan belanja iklan sebesar Rp 35,46 miliar.

    Partai Garuda menempati posisi ke-6 dengan 551 iklan. Selanjutnya di posisi ke-7 dan ke-8 ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan 532 iklan dan Partai Demokrat dengan 528 iklan.

    Posisi ke-9 dan ke-10 ditempati oleh PDI Perjuangan dengan 522 iklan dan PAN dengan 424 iklan. "Catatan tersendiri untuk Partai Gerindra yang hanya muncul dengan 200 iklan senilai Rp 7,71 miliar dan berada di urutan ke-16 partai yang beriklan di televisi," dikutip dari keterangan tertulis Sigi Kaca Pariwara dalam rilisnya, Senin, 22 April 2019.

    Dari tiga besar partai-partai politik yang beriklan, iklan kampanye PSI paling banyak muncul di tiga stasiun televisi, yaitu Trans TV dengan total 192 iklan dan nilai belanja iklan Rp 4,06 miliar, Trans 7 sejumlah 191 iklan dengan nilai belanja iklan Rp4,36 miliar, dan Indosiar dengan 185 iklan dengan nilai belanja iklan Rp 9,81 miliar. Sedangkan Partai Perindo beriklan terutama di tiga stasiun televisi, yaitu RCTI dengan total 276 iklan dan nilai belanja iklan Rp31,04 miliar, MNC TV sejumlah 262 iklan dan nilai belanja iklan Rp 20,16 miliar, serta Global TV sebanyak 261 iklan dengan nilai belanja iklan Rp 14,44 miliar.

    Sementara itu, Partai Hanura banyak memasang iklan kampanye di tiga stasiun televisi, yaitu di TV One dengan total 205 iklan dan nilai belanja iklan Rp 7,87 miliar, ANTV dengan total 196 iklan dan nilai belanja iklan Rp 12,09 miliar, dan TVRI dengan total 184 iklan dan nilai belanja iklan Rp 1,11 miliar.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.