TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Haryyadin Mahardika membantah bahwa kebijakan ekonomi yang dijanjikan oleh Prabowo bakal membawa Indonesia cenderung menjadi negara yang proteksionis. Dia mengatakan bahwa Prabowo-Sandiaga berpihak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Baca: Tanggapi Prabowo Soal Pertumbuhan, Jokowi: RI Nomor 3 di G20 Loh
"Berbagai program dan kebijakan ekonomi yang disampaikan 02 menunjukkan keberpihakannya kepada investasi dan pertumbuhan. Sama sekali tidak pernah ada kebijakan yang bersifat merugikan investor dan swasta," kata Haryyadin ketika dihubungi Tempo, Ahad 7 April 2019.
Sebelumnya The Economist Intelligence Unit, salah satu unit dari majalah The Economist, merilis hasil analisa dan prediksi mengenai pemilihan presiden atau Pilpres pada 17 April 2019. Dalam laporan itu, The Economist menyebut bahwa jika Prabowo menang maka ada potensi arah kebijakan cenderung nasionalis lewat proteksionisme. Selain, itu kebijakan pemotongan pajak yang dijanjikan Prabowo dinilai bisa mengancam kondisi stabilitas fiskal.
"Resep kebijakan yang disampaikan Prabowo bisa mengancam kondisi stabilitas makro ekonomi nasional dan pendekatanya pada kebijakan proteksionis bisa membahayakan investor asing," kata Analis The Ecnomist Intelligence Unit Anwita Basu.
Menurut Haryyadin, kebijakan ekonomi Prabowo-Sandiaga akan fokus untuk mengembalikan peran swasta dalam pertumbuhan. Sebab, selama empat tahun ini peran swasta tereduksi secara signifikan, karena diambil alih oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah.
Selain itu, kata Haryyadin, kebijakan yang ditawarkan Prabowo-Sandiaga tidak pernah ada yang bersifat merugikan investor dan swasta. Yang ada, kebijakan yang ditawarkan Prabowo-Sandiaga untuk melindungi harga di tingkat petani.
Baca: Jokowi Bantah Hanya Fokus di Infrastruktur: Kita Punya PKH
Kemudian mengenai kebijakan pemotongan pajak, Haryyadin mengatakan hal ini justru menunjukkan keberpihakan 02 terhadap investasi. Stabilitas fiskal akan dijaga melalui penghentian kebocoran negara termasuk dari hilangnya potensi penerimaan pajak dan cukai selama ini.
"Karena itu, tidak tepat jika The Economist mengkhawatirkan hal tersebut. Aneh rasanya jika kebijakan ini dikritisi oleh investor," kata Haryyadin.
