Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jusuf Kalla Minta Apindo Jaga Keseimbangan Pengusaha - Pekerja

Reporter

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla menggores angka 1 di atas kanvas sebagai simbolis pembukaan pameran produk unggulan narapidana 2019 di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 26 Maret 2019. ISTIMEWA
Wakil Presiden Jusuf Kalla menggores angka 1 di atas kanvas sebagai simbolis pembukaan pameran produk unggulan narapidana 2019 di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 26 Maret 2019. ISTIMEWA
Iklan

TEMPO.CO, Batam - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah sebagai  kunci dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Baca juga: Wapres JK Anggap Kualitas Film Indonesia Belum Setara Bollywood

“Apindo harus menjaga keseimbangan itu - antara pekerja, pengusaha dan pemerintah - karena pemerintah berkepentingan dalam urusan pajak,” kata Wapres saat membuka Rakerkonas Apindo di Hotel Swiss Bell Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 2 April 2019.

Hubungan antara pekerja dan pengusaha, menurut Kalla, merupakan simbiosis mutualisme sehingga kedua belah pihak harus dapat saling memajukan satu sama lain.

“Kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja itu sama, ialah memajukan usaha, memajukan ekonomi; sehingga pengusaha dan juga pekerja dapat maju bersama,” katanya.

Untuk dapat menjaga keseimbangan hubungan tersebut, menurut dia, pemerintah turut hadir sebagai penengah khususnya dalam hal permintaan kenaikan upah pekerja kepada pengusaha.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalla menjelaskan, dalam dunia usaha ada pemikiran yang mengatakan bahwa pemberian upah murah kepada pekerja dapat membuat perekonomian suatu negara menjadi maju.

Namun ada pula pemikiran yang mengatakan bahwa pemberian kenaikan gaji dapat meningkatkan daya beli masyarakat. “Oleh karena itu pemerintah mengambil jalan tengah bahwa (upah) harus naik sejalan dengan ekonomi. Oleh karena itu terbit PP Nomor 78 bahwa setiap kenaikan inflasi harus juga dihitung untuk menaikkan upah riil para pekerja,” kata dia.

Selain itu,  Jusuf Kalla mengatakan para pekerja juga berhak mendapatkan bagian yang setara dengan kemajuan ekonomi. Sehingga keadilan antara pengusaha dan pekerja dapat terjaga, seiring dengan kemajuan perekonomian bangsa.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Walhi Sindir Yusril Ihza Mahendra yang Ikut Menambang Pasir Laut untuk Ekspor ke Singapura

15 jam lalu

Yusril Ihza Mahendra secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Ketum PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar di DPP (Dewan Pengurus Pusat) PBB di Jakarta pada Sabtu malam, 18 Mei 2024. Keinginan Yusril untuk mundur itu diterima oleh MDP yang dilanjutkan dengan pemilihan penjabat (Pj) ketua umum. Fahri Bachmid lalu terpilih sebagai pj Ketua Umum PBB dan menggantikan Yusril. TEMPO
Walhi Sindir Yusril Ihza Mahendra yang Ikut Menambang Pasir Laut untuk Ekspor ke Singapura

Walhi sindir sikap Yusril Ihza Mahendra yang ikut menambang pasir laut untuk ekspor ke Singapura. Yusril dianggap utamakan kepentingan negara lain


Soal Deflasi 5 Bulan, Ini Bedanya Pendapat Sri Mulyani dengan Pengusaha dan Pengamat

1 hari lalu

Seorang pedagang menunggu pembeli di Pasar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dua Dreamland, Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 30 Agustus 2022. Sepinya pedagang di pasar tersebut salah satunya diakibatkan kurangnya pendapatan dikarenakan para pembeli lebih memilih dagangan yang dijual pada lapak pasar liar yang dibuka pedagang di pinggir jalan umum dan lebih dekat dengan permukiman warga. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Soal Deflasi 5 Bulan, Ini Bedanya Pendapat Sri Mulyani dengan Pengusaha dan Pengamat

Kalangan pengusaha khawatir deflasi ini menyebabkan menurunnya daya beli, sementara pemerintah tidak melihatnya berkaitan dengan daya beli.


Kenapa Sri Mulyani Sebut Deflasi Berbulan-bulan Justru Positif Meski Pengusaha dan Ekonom Cemas?

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Kenapa Sri Mulyani Sebut Deflasi Berbulan-bulan Justru Positif Meski Pengusaha dan Ekonom Cemas?

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut deflasi yang terjadi berturut-turut selama 5 bulan justru positif. Pengusaha dan ekonom justru cemas.


Jusuf Kalla Ungkap Tiga Sosok yang Bisa Hentikan Konflik Israel-Palestina, Siapa Mereka?

2 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menghadiri penganugrahan penghargaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Jusuf Kalla Ungkap Tiga Sosok yang Bisa Hentikan Konflik Israel-Palestina, Siapa Mereka?

Jusuf Kalla menyebut tiga tokoh utama yang bisa menghentikan konflik Israel-Palestina antara lain Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu


Terkini: Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Apindo Cemas vs Pemerintah Tenang-tenang Saja, Program Kartu Prakerja Diharapkan Tetap Berlanjut di Era Prabowo

2 hari lalu

Aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2020. Deflasi Juli 2020 membuat inflasi selama Januari hingga Juli (year to date/ytd) sebesar 0,98 persen dan 1,54 persen secara tahunan. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Apindo Cemas vs Pemerintah Tenang-tenang Saja, Program Kartu Prakerja Diharapkan Tetap Berlanjut di Era Prabowo

Kemenko Perekonomian mengatakan deflasi yang sudah berlangsung selama lima bulan berturut-turut tidak berkaitan dengan pelemahan daya beli.


MUI Beri Penghargaan Perdamaian dan Diplomasi untuk Jusuf Kalla dan Retno Marsudi

3 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menghadiri penganugrahan penghargaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
MUI Beri Penghargaan Perdamaian dan Diplomasi untuk Jusuf Kalla dan Retno Marsudi

MUI memberikan penghargaan untuk Jusuf Kalla dan Retno Marsudi atas peran dalam perdamaian global


Apindo Waswas RI Deflasi Lima Bulan Beruntun, Khawatir Daya Beli Turun

3 hari lalu

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, berbicara dalam konferensi pers, merespon dinamika politik terkini dan kaitannya dengan dunia usaha, di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Apindo Waswas RI Deflasi Lima Bulan Beruntun, Khawatir Daya Beli Turun

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kahawatir deflasi yang terjadi lima bulan beruntun berdampak padapenurunan daya beli atau konsumsi domestik


Bupati Serang Terima Penghargaan dari PMI Pusat

9 hari lalu

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah (kanan) berfoto bersama Ketua Umum PMI Pusat M. Jusuf Kalla (kelima kanan) usai menerima penghargaan dari Palang merah Indonesia (PMI) Pusat di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Selasa, 24 September 2024. Dok. Pemkab Serang
Bupati Serang Terima Penghargaan dari PMI Pusat

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang menerima penghargaan dari Palang merah Indonesia (PMI) Pusat yang diberikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) M. Jusuf Kalla.


LBH Bali Sebut Ada Praktik Perburuhan Tidak Sehat di PLTU Celukan Bawang, Indikasi Upaya Union Busting

10 hari lalu

PLTU Celukan Bawang. Facebook.com
LBH Bali Sebut Ada Praktik Perburuhan Tidak Sehat di PLTU Celukan Bawang, Indikasi Upaya Union Busting

LBH Bali menyebut adanya praktik-praktik perburuhan tidak sehat di PLTU Celukan Bawang pasca 254 pekerja dari PT Victory kehilangan status kerja.


Polemik Pesangon 254 Karyawan PLTU Celukan Bawang, Manajemen Angkat Bicara

10 hari lalu

PLTU Celukan Bawang. Facebook.com
Polemik Pesangon 254 Karyawan PLTU Celukan Bawang, Manajemen Angkat Bicara

Tak kurang dari 250 karyawan PLTU Celukan Bawang tak jelas kompensasi pesangonnya. Apa kata manajemen?