TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjamin bahwa pelabuhan strategis Indonesia tidak akan dikuasai atau dioperasikan oleh pihak asing. Hal ini ia sampaikan untuk menjawab kekhawatiran capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam Debat Pilpres IV, Sabtu 30 Maret 2019 semalam.
Baca: Notulen Rapat Bocor, Garuda Diminta Turunkan Harga Tiket
"Kan kalau pelabuhan pelabuhan strategis, tadi sudah dijelaskan, tidak akan pernah kita kerjasamakan," jelas Luhut seperti dikutip dari Bisnis.com, Ahad 31 Maret 2019 Namun, Luhut menambahkan, pelabuhan-pelabuhan yang sifatnya komersial dikerjasamakan, dengan pengawasan ketat.
Sebelumnya, Prabowo menyebut bahwa pelabuhan dan bandara di Indonesia tidak boleh dioperasikan oleh asing karena merupakan saluran nafas bangsa.
Menanggapi pernyataan Prabowo tersebut, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menegaskan bahwa standar manajemen pelabuhan dan bandara di seluruh dunia memang seperti itu. "Itu berlaku universal. Negara lain juga begitu. Tanya aja kalau nggak percaya," ungkap Luhut.
Sebelumnya, Prabowo mengklaim bahwa negara sedikit yang memperbolehkan pengelolaan bandara dan pelabuhan oleh investor asing. "Bukan antiasing ini, menyoal keamanan nasional. Kami khawatir, kepentingan nasional kita tidak cocok, bisa ditutup saluran nafas kita,” ujar Prabowo.
Sedangkan capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa investasi masih diperlukan untuk membangun infrastruktur bandara dan pelabuhan komersial.
Baca: Akhir Maret, Garuda Indonesia Buka Rute Jakarta - Nagoya
Jokowi memastikan, selama ia menjabat Presiden RI, pemerintah tidak akan memberikan pengelolaan pelabuhan yang digunakan untuk markas AL. Bandara yang digunakan untuk markas AU juga tidak akan mungkin dikerjasamakan dengan investor asing.
"Tapi kalau bandara dan pelabuhan komersial, kenapa tidak? Lagipula masih mayoritas dikelola oleh [BUMN] Pelindo dan Angkasa Pura," jelas Jokowi.
BISNIS.COM
