JK: Banyak Pengawas Tapi yang Ditangkap Korupsi Makin Banyak

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK membuka Musyawarah Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia atau Gapensi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis siang, 14 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menyebut Indonesia  sudah memiliki jumlah pengawas pemerintahan paling banyak ketimbang negara lain. Meski demikian, ia menyoroti banyaknya oknum yang ditangkap dan diperiksa lantaran korupsi.

Baca:  Sandiaga Soal 1 Kartu Multifungsi, JK: Belum Ada Teknologinya

"Pertanyaannya, kenapa begitu banyak pengawasan tapi yang ditangkap dan diperiksa makin banyak?" ujar JK dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019.

Pengawas itu, kata JK, dimulai dari inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM.

Menurut catatan JK, dalam 15 tahun terakhir ada sembilan menteri yang mesti mendekam di penjara gara-gara kasus rasuah. Selain itu, sekitar 20 gubernur hingga ratusan walikota, bupati, serta anggota dewan juga diseret ke bui karena kasus korupsi. "Itu menjadi perhatian kita, karena semakin banyak yang mengawasi, banyak pula yang melakukannya."

Yang teranyar adalah ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy pada pekan lalu. Belakangan KPK menetapkan Rommy sebagai tersangka jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Lebih jauh JK menduga, salah satu penyebab naiknya jumlah pelaku seiring meningkatnya pengawasan adalah rumusan korupsi yang semakin luas. Dulu, korupsi dilakukan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Saat ini, korupsi juga dilakukan untuk memperkaya orang lain.

Hal lainnya, ujar JK, dari sisi anggaran, pemerintah meningkatkan anggaran belanja hingga dua kali lipat setiap 10 tahun. Pada 2010, anggaran belanja adalah sekitar Rp 1.200 triliun. Angka itu menjadi Rp 2.200 triliun pada tahun ini dan bisa naik ke Rp 2.300-2.400 triliun pada tahun depan.

Tak hanya itu, JK juga berujar jumlah kementerian dan lembaga pun mengalami kenaikan. Kenaikan juga terjadi pada jumlah kabupaten dan kota yang 15 tahun lalu sekitar 300 wilayah, menjadi sekitar 500 wilayah. "Jalur anggaran berkembang, dulu sampai kabupaten/kota, sekarang ke desa. Sekarang ada inisiatif dana kecamatan."

Oleh karena itu, untuk mencapai target pembangunan dan peningkatan kemakmuran bangsa secara adil, JK mengatakan lembaga inspektorat hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus lebih pintar dalam mengawasi. Ia menyebut perlunya sistem pengawasan yang lebih baik. "Pertemuan hari ini menjadi penting, selain membahas anggaran yang terus naik, kita juga harus hati-hati dan fokus," kata dia.

Baca:  JK: Tunjangan Pengangguran Hanya Bisa Diterapkan di Negara Maju

Di samping itu, JK mengingatkan kepada lembaga pengawas untuk selalu jujur dalam mengawasi. "Sapu itu untuk menyapu harus bersih dulu sapunya," katanya. Ia juga menyinggung pentingnya pencegahan korupsi, di samping pengawasan. Menurut JK, lembaga pengawas yang berhasil adalah apabila mereka bisa semakin menekan jumlah penyelewengan di Tanah Air.






Panggil Johnny G. Plate di Kasus BTS BAKTI, Kejaksaan: Tidak Bisa Diwakilkan

19 jam lalu

Panggil Johnny G. Plate di Kasus BTS BAKTI, Kejaksaan: Tidak Bisa Diwakilkan

Menkominfo Johnny G. Plate bakal diperiksa penyidik Kejagung dalam kaitan kasus dugaan korupsi BTS Bakti


Kejaksaan Agung Panggil Johnny G. Plate di Kasus Korupsi BTS BAKTI

19 jam lalu

Kejaksaan Agung Panggil Johnny G. Plate di Kasus Korupsi BTS BAKTI

Kejaksaan Agung akan memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di kasus korupsi proyek BTS 4G.


Zelensky: Hentikan Rumor tentang Pergantian Menteri Pertahanan

1 hari lalu

Zelensky: Hentikan Rumor tentang Pergantian Menteri Pertahanan

Zelensky mengatakan keputusan untuk mengganti personel hanya diambil dan diumumkan oleh presiden.


KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

1 hari lalu

KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

KPK menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe tersangka dugaan tindak pidana korupsi, sehat dan mampu untuk menjalani persidangan.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

2 hari lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

2 hari lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

2 hari lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

3 hari lalu

Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

Perombakan ini terjadi di saat Ukraina mengkhawatirkan serangan besar-besaran dari Rusia.


Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

4 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun lagi dari 38 menjadi 34. Merasa risau, tapi...


Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

4 hari lalu

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan tidak terkejut dengan melorotnya nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia