Jokowi Minta Penggunaan Karet untuk Adonan Aspal Jalan Diwajibkan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menyadap pohon karet usai Silaturahmi Bersama Petani Karet di Perkebunan Rakyat Desa Lalang, Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan, 9 Maret 2019. Foto : Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menyadap pohon karet usai Silaturahmi Bersama Petani Karet di Perkebunan Rakyat Desa Lalang, Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan, 9 Maret 2019. Foto : Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Medan - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pemerintah serius berupaya melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong kenaikan harga jual karet di dalam negeri. Terlebih saat ini harga jual karet dinilai petani belum lagi menjanjikan.

    Baca: Solusi Defisit BPJS oleh BPN Prabowo Disebut Gali Tutup Lubang

    Salah satu upayanya, kata Jokowi, adalah dengan meningkatkan penggunaan karet alam itu untuk kebutuhan di dalam negeri. "Salah satu cara yang akan dilakukan adalah dengan akan mewajibkan penggunaan karet untuk campuran pengaspalan jalan di seluruh daerah," katanya, Sabtu, 17 Maret 2019.

    Dengan cara itu, kata Jokowi, ditambah ada kesepakatan mengurangi ekspor bersama negara produsen lainnya, diharapkan harga karet kembali bagus.

    Menurut Jokowi, harga karet sudah bergerak naik, tetapi tetap belum memuaskan petani karena sebelumnya harga bahkan sempat mencapai Rp 20 ribu per kg. "Program penggunaan karet untuk campuran aspal itu segera akan dilakukan. Kementerian terkait sudah saya suruh buat aturan dan dijalankan," katanya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya di Jakarta mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyelesaikan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) pemanfaatan aspal karet untuk pembangunan jalan di daerah.

    Baca: Ada Jokowi dan Prabowo di Pameran Jakarta Toys and Comics 2019

    "Kami sedang siapkan NSPK-nya. Menteri Dalam Negeri nantinya yang akan membuat surat edaran," kata Darmin. Kalau NSPK selesai dan dibuat surat edarannya, maka penggunaan karet untuk aspal menjadi wajib di seluruh daerah.

    Simak berita lainnya terkait Jokowi di Tempo.co.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).