Solusi Defisit BPJS oleh BPN Prabowo Disebut Gali Tutup Lubang

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan

    Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Solusi yang ditawarkan oleh kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno untuk menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan dinilai tak komprehensif. Hal itu disampaikan oleh  Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin, Irma Chaniago.

    Baca:  Jokowi Siapkan Kartu Prakerja, Prabowo Tak Terpancing

    "Kami menilai narasi Gamal Albinsaid terkait BPJS Kesehatan tak lebih dari sekadar gali lubang tutup lubang, yaitu dengan memindahkan pos anggaran kementerian lain untuk menyubsidi anggaran BPJS Kesehatan," kata Irma Chaniago di Jakarta, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 15 Maret 2019. "Hal itu tidak efektif dan lebih kepada pencitraan semata."

    Hal tersebut menanggapi Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Gamal Albinsaid sebelumnya. Gamal mengatakan masalah yang dialami BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 ini adalah defisit anggaran. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, solusinya adalah menaikkan anggaran kesehatan dengan cara mengalihkan dari anggaran Kementerian Sosial.

    Lebih jauh, Irma menyebutkan, untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, pemerintah sebetulnya telah memiliki solusi yang komprehensif. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu memotong anggaran kementerian lain.

    Politisi partai Nasdem itu menambahkan pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan di tingkat dasar yakni puskesmas dan klinik. Walhasil, masyarakat tidak langsung datang ke rumah sakit rujukan.

    Dengan cara demikian, kata Irma, rumah sakit rujukan dapat lebih fokus menangani penyakit yang  membutuhkan penanganan maksimal. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memaksimalkan iuran bagi peserta, termasuk meningkatkan kontribusi dari pemerintah daerah.

    Baca: Luhut: Mau Pilih Prabowo atau Jokowi Suka-sukamu, Asal...

    Pasalnya, saat ini pemerintah daerah juga memiliki anggaran pemeliharaan kesehatan masyarakat. "Jadi solusi pemerintah untuk menghindari defisit BPJS Kesehatan cenderung lebih realistis, yaitu mengedepankan penyesuaian tarif per kunjungan, memaksimalkan iuran bagi peserta, kecuali peserta khusus BPJS Kesehatan," kata Irma.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kombatan ISIS asal Indonesia yang Terdeteksi di Suriah dan Irak

    Pada 2017, BNPT memperkirakan seribu lebih WNI tergabung dengan ISIS. Kini, kombatan asal Indonesia itu terdeteksi terserak di Irak dan Suriah.