TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJJPR) Kementerian Keuangan kembali menerbitkan sukuk ritel seri SR-011. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan penerbitan surat utang ini dilakukan untuk ikut membiayai defisit anggaran APBN yang tahun ini mencapai Rp 259 triliun.
Simak: Mayoritas Investor Surat Utang ST - 003 Adalah Generasi Milenial
"Kehadiran sukuk ini diharapkan juga memberikan alternatif investasi dan mendukung terwujudnya keuangan yang inklusif," kata Luky di Hotel DoubleTree di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 1 Maret 2019.
Adapun sejak Januari hingga Maret 2019 ini Kementerian Keuangan telah menerbitkan 3 jenis SBN khusus retail. Ketiganya adalah seri SBR-005, ST-003 dan SR-011. Rencananya tahun ini pemerintah bakal menerbitkan lagi SBN khusus retail total sebanyak 10 seri untuk memerluas basis investor domestik.
Luky mengatakan masa penawaran untuk seri SR011 dilakukan pada tanggal 1-21 Maret 2019 dengan waktu sattlement pada 28 Maret 2019. Dengan tenor selama 3 tahun, atau memiliki tanggal jatuh tempo pads 10 Maret 2022.
Sukuk seri ini memiliki imbal hasil atau kupon sebesar 8,05 persen per tahun yang tetap. Artinya, tingkat imbal hasil tak dipengaruhi kondisi suku bunga acuan. Adapun bagi investor yang berminat membeli sukuk seri ini bisa membeli mulai dari harga minilam Rp 1 juta dan maksimal Rp 3 miliar.
"Pembayaran kupon pertama kali akan dilakukan pada 10 Mei 2019 dan kemudian akan dibayar setiap tanggal 10 pada setiap bulanya," kata Luky.
Luky menjelaskan, seri SR-011 ini berbeda jika dibandingkan dengan penawaran dua seri sebelumnya. Untuk seri ini, sukuk dijual tanpa warkat dan bisa diperdagangkan (tradeable) di pasar sekunder. Namun, bisa diperjualbelikan setelah dua periode imbalan atau sejak 11 Juni 2019. Selain itu, sukuk ini hanya dapat diperdagangkan antar investor domestik.
