Sri Mulyani Respons soal Keluhan Produktivitas Tenaga Kerja Minim

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporan semester 1 APBN 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporan semester 1 APBN 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut menanggapi keluhan kalangan pengusaha terkait masih minimnya produktivitas tenaga kerja. Atau dalam hal ini mengenai kompetensi para pekerja sehingga bisa mencapai tingkat produksi yang mencapai titik optimum.

    Baca: Sri Mulyani: Go-Jek dan Bukalapak Berhasil karena Fokus Hal Kecil

    "Akeses dan kualitas, soal universal health coverage, ini juga adalah elemen-elemen dari mendorong produktivitas," kata Sri Mulyani saat memberikan keynote speech di acara Kadin Entrepreneurship di Hotel Shangri-La, Rabu 27 Februari 2019.

    Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah sadar bahwa kompetensi para pekerja sangat penting terutama untuk mendorong produktivitas. Karena itulah, saat ini pemerintah ingin mendorong program vokasi saat ini.

    Selain itu, untuk mendorong produktivitas pemerintah juga akan memperbaiki keberadaan berbagai macam regulasi. Hal ini selain mendorong produksi diharapkan juga mengurangi adanya berbagai biaya yang ada.

    "Karena tidak mungkin produktif kalau regulasi rese. Maka kemarin ada ribuan kebijakan daerah yang dibatalkan," kata Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengungkapkan ekonomi Indonesia masih harus menghadapi tantangan besar di era pengembangan industri 4.0 dan digital economy. Tantangan itu kata Rosan adalah mengenai tingkat produktivitas dari sumber daya manusia yang masih rendah.

    "Ada masalah tenaga kerja, konektivitas, dan kenaikan dari upah buruh yang pasti setiap tahun. Tapi kita tidak pernah memikirkan masalah kualitas dan bagaimana meningkatkan daya saing dari para pekerja," kata Rosan.

    Padahal Indonesia memiliki potensi pasar digital ekonomi pada 2025 hingga mencapai angka US$ 150 miliar atau kurang lebih Rp 2.000 triliun. Sedangkan jika dilihat pasar digital economy di Asia Tenggara pada tahun 2025, kurang lebih bisa mencapai US$ 240 miliar.

    Rosan menilai dengan kondisi angka-angka tersebut Indonesia akan menjadi pemimpin dari digital economy di ASEAN. Kendati demikian, hal itu belum lah cukup jika ingin meningkatkan produktivitas.

    Baca: Sri Mulyani Sebut Dampak Perbaikan Hubungan AS - Cina ke Ekonomi

    Apalagi, ke depan Indonesia juga menghadapi banyak tantangan salah satunya dari bonus demografi pada 2038-2040. Karena itu, seluruh pihak harus bisa mencari strategi terbaik untuk bisa memanfaatkan adanya potensi bonus demografi tersebut.

    Simak berita lainnya terkait Sri Mulyani di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H