Soal Tiga Kartu Baru Jokowi, Sri Mulyani: Lebih Akuntabel

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan tiga kartu bantuan sosial disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai bentuk yang makin memantapkan program yang sudah ada sebelumnya. 

    Baca: Jokowi Akan Rilis 3 Kartu Sakti, Kubu Prabowo: Hanya Ganti Nama

    Sri Mulyani menyebutkan program yang berkaitan dengan visi kesejahteraan sosial itu turut disertai dengan integrasi anggaran bantuan sosial dari program yang sudah bergulir. "Apa yang disampaikan adalah keberlanjutan dari program yang selama ini membangun pondasi Indonesia, yakni masyarakat terlindungi dari kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan," ujarnya, di Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

    Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana Presiden Joko Widodo yang akan menerbitkan tiga kartu bantuan sosial baru jika dipercaya kembali memimpin pada periode pemerintahan berikutnya.

    Sri Mulyani menjelaskan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang direncanakan hingga jenjang perguruan tinggi akan mengintegrasikan berbagai dana bantuan pendidikan yang tersebar di dalam beberapa program seperti Kartu Indonesia Pintar, beasiswa bidik misi, dan beasiswa dari Kementerian Agama. "Nantinya akan ada integrasi bantuan pendidikan dari jenjang awal sampai pendidikan tinggi," ujarnya.

    Melalui integrasi program sosial tersebut, kebutuhan anggaran belanja negara juga dapat terkonsolidasi dengan baik. Di dalam APBN 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran sosial senilai Rp 97,9 triliun untuk penanganan kemiskinan meliputi berbagai program seperti bidik misi, bantuan pangan, jaminan kesehatan nasional, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan. "Ini suatu langkah yang bagus jika dilihat dari dampaknya," tutur Sri Mulyani.

    Dari sisi anggaran, menurut Sri Mulyani, tidak akan menimbulkan ledakan. "Namun bantuan sosial yang sebelumnya terfragmentasi bisa menjadi lebih akuntabel karena terkonsolidasi," ujarnya.

    Sebelumnya Jokowi dalam perhelatan Konvensi Rakyat bertajuk Optimisme Indonesia Maju di Sentul pada Ahad pekan lalu menyampaikan akan meluncurkan tiga kartu baru untuk penguatan program kesejahteraan sosial. Ketiga kartu itu adalah Kartu Indonesia Pintar yang berlanjut hingga dapat membiayai kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra Kerja.

    Baca: Respons Jokowi soal Lahan, Kubu Prabowo Sebut Sejumlah Nama Ini

    Di dalam pidatonya, Jokowi juga bertekad meningkatkan dana abadi pendidikan dari sebelumnya Rp 66 triliun menjadi Rp 100 triliun, serta dana abadi penelitian dan pengembangan (R&D) dari Rp 1 triliun menjadi Rp 50 triliun dalam lima tahun ke depan.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.