Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Akan Rilis 3 Kartu Sakti, Kubu Prabowo: Hanya Ganti Nama

image-gnews
Capres nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi menghadiri acara Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor, Ahad, 24 Februari 2019. Konvensi Rakyat itu mengangkat tema optimis Indonesia maju. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Capres nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi menghadiri acara Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor, Ahad, 24 Februari 2019. Konvensi Rakyat itu mengangkat tema optimis Indonesia maju. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga kartu baru yang digagas oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dikritik oleh juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Nizar Zahro.

Baca: Respons Jokowi soal Lahan, Kubu Prabowo Sebut Sejumlah Nama Ini

Nizar menilai ketiga kartu baru yang direncanakan Jokowi bukan hal yang baru. "Tiga kartu baru itu hanya ganti nama dari bidik misi, raskin, dan Program Keluarga Harapan. Ketiganya dimulai pada era pemerintahan presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono," kata Nizar di Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

Sebelumnya Jokowi menyebutkan ada tiga kartu baru yang akan dirilis sebagai bentuk penyaluran bantuan sosial yakni Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), dan Kartu Pra-Kerja. Ketiga kartu baru itu disampaikan Jokowi dalam acara Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju, Ahad pekan lalu, 24 Februari 2019.

Terkait KIP Kuliah, menurut Nizar, selama ini sudah ada bidik misi yang merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik. Program itu dimulai sejak 2010 yang bertujuan agar anak Indonesia bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan hingga lulus.

Nizar yang juga politikus dari Fraksi Gerindra DPR RI itu menilai Kartu Sembako Murah sebelumnya sudah ada dan berwujud program Raskin atau Rastra yang merupakan program bantuan pangan bersyarat dari pemerintah. "Program tersebut berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu dan sudah ada sejak Januari 2003," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan Kartu Pra-Kerja sebelumnya sudah ada berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan memberi bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program tersebut sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemerintah sudah melaksanakan PKH sejak 2007.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebutkan rencana calon presiden inkumben Jokowi untuk mengeluarkan tiga kartu baru sebagai bentuk penyaluran bantuan sosial tidak akan membebani anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Sri Mulyani menjelaskan, ketiga kartu tersebut justru menjadi medium penyaluran bantuan yang lebih terkonsolidasi. Pasalnya, alokasi bantuan sosial sebelumnya tersebar di pos belanja beberapa Kementerian berdasarkan sektor bantuan tersebut. 

Baca: Luhut: Mau Pilih Prabowo atau Jokowi Suka-sukamu, Asal...

Konsolidasi pos-pos bantuan dengan penambahan tiga kartu baru Jokowi itu, menurut Sri Mulyani, akan menambah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. "Dari sisi anggaran, mungkin tidak akan menimbulkan suatu ledakan tapi bahkan merupakan sesuatu yang jauh lebih akuntabel karena dana-dana yang selama ini, mungkin terfragmentasi, agar bisa menjadi jauh lebih terkonsolidasi dengan baik," katanya, Senin lalu.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

1 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

20 menit lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

34 menit lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

47 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

1 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

1 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

2 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

3 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

4 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.