Prabowo Sebut Pelabuhan Dikuasai Asing, Pelindo: Asetnya Milik RI

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas di Pulau N, New Priok Container Terminal One (NPCT1) buatan PT Pelindo II. Pulau dan pemukiman warga dipisahkan laut yang bisa ditempuh dengan waktu sekitar setengah jam. Tempo/Rezki Alvionitasari

    Aktivitas di Pulau N, New Priok Container Terminal One (NPCT1) buatan PT Pelindo II. Pulau dan pemukiman warga dipisahkan laut yang bisa ditempuh dengan waktu sekitar setengah jam. Tempo/Rezki Alvionitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengkritik pengelolaan pelabuhan di Indonesia oleh perusahaan asing. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam debat capres kedua di Hotel Sultan, Minggu 17 Januari 2019.

    Baca juga: Pelindo III Siapkan Rp 6,4 T Investasi Pelabuhan di 7 Provinsi

    "Kami prihatin pelabuhan-pelabuhan di bawah pemerintahan bapak operasionalnya diserahkan kepada perusahaan asing," ujar Prabowo saat mengkritik pengelolaan maritim yang diungkapkan oleh calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi.

    Menurut Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Masassya, asing hanya bertugas mengoperasikan pelabuhan. Mereka menanamkan investasinya di Indonesia dengan menyediakan perlengkapan dan menyewa pelabuhan dalam jangka waktu tertentu. "Mereka (asing) tidak memiliki, hanya menyewa dalam jangka waktu tertentu," ujar Elvyn di Kantor Pelindo II di Jakarta, Selasa 19 Februari 2019.

    Setelah kerja sama selesai, menurut Elvyn, aset-aset itu akan menjadi milik pemerintah. "Intinya infrstruktur pelabuhan seluruhnya milik Indonesia," katanya. 

    Pelindo II dimungkinkan bekerja sama dengan asing untuk mengelola pelabuhan. "Dimungkinkan untuk bekerjasama dengan siapapun yang bisa memberikan nilai tambah," ujarnya.

    Pelindo II menggandeng perusahaan Jepang, Hutchinson Port Holding untuk mengelola anak usahanya PT Jakarta International Container Terminal atau JICT. Pada Agustus 2014, Pelindo II memperpanjang pengelolaan JICT dengan  Hutchinson untuk kontrak yang habis pada 2015. Kontrak diperpanjang hingga 2039.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.