TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi dalam penjualan tiket untuk Light Rail Transit atau LRT Jabodebek. Kepala Divisi LRT Jabodebek PT Kereta Api Indonesia (KAI) John Reberto mengatakan dengan adanya subsidi tersebut harga tiket direncanakan sebesar Rp 12.000.
BACA: Pembahasan Tarif LRT Jakarta Selesai, Anies Rahasiakan Nominalnya
"Keputusan itu sudah ditetapkan, dan sejauh ini belum berubah," kata John saat ditemui dalam acara diskusi "Mengulik LRT Jabodebek Lebih Dalam" di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Jumat 15 Februari 2019.
John menjelaskan sebenarnya harga keekonomian tiket yang dihitung oleh KAI untuk LRT Jabodebek berkisar pada angka Rp 30.000. Namun, karena mempertimbangkan kemampuan dan minat masyarakat untuk beralih kepada transportasi massal seperti LRT pemerintah memberikan subsidi.
Menurut John, dana subsidi akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Pemerintah Pusat yang nantinya akan diberikan kepada KAI sebagai operator. Adapun, harga tiket sebesar Rp 12.000 tersebut akan berlaku flat untuk semua lintasan.
Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Dharmaningtyas mengatakan dirinya mendorong supaya harga tiket LRT Jabodebek bisa mencapai Rp 10.000. Menurut dia, harga ini lebih rasional terutama bagi para pengguna sepeda motor.
"Memang ini keputusan politis, dan tentu bakal menambah beban karena subsidi dari pemerintah bakal bertambah," kata Dharmaningtyas.
BACA: Menjelang Beroperasi, LRT Sertifikasi Depo dan Stasiun Velodrome
Dharmaningtyas menjelaskan rasionalisasi tersebut didasarkan atas fungsi transportasi perkotaan. Dalam hal ini, fungsi transportasi perkotaan untuk memindahkan orang sebanyak-banyaknya, supaya mau meninggalkan kendaraan pribadi. Sehingga kemacetan berkurang, polusi udara berkurang dan subsidi BBM juga akan berkurang.
Dia menuturkan, tarif Rp 12.000 tentu akan menarik minat para pengguna mobil untuk beralih kepada LRT. Sebab harga tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan harus melewati beberapa ruas jalan tol. Namun, agaknya untuk pengguna sepeda motor masih perlu dipikirkan.
Selain itu, kata Dharmaningtyas, jika para pengguna sepeda motor yang kebanyakan berasal dari Bekasi, tak bisa dialihkan kepada LRT tentu bakal lebih merugikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
