TEMPO.CO, Jakarta - Pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) pada Rabu lalu yang menyebut ada kebocoran anggaran negara sampai 25 persen adalah isu lama.
Baca: LSI Denny JA: Jokowi Lemah di Terpelajar, Prabowo di Minoritas
"Ocehan itu ibarat barang, sudah menjadi barang bekas. Karena pernah disampaikan pada Pilpres 2014," ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding dalam keterangan resminya, Jumat, 8 Februari 2019.
Sebelumnya pada Pilpres 2014, Prabowo memang sempat membuat pernyataan kontroversial bahwa APBN Indonesia bocor Rp1.000 triliun. Prabowo pun dianggap berlebihan, sebab ketika itu APBN Indonesia saja hanya berkisar Rp1.500 triliun.
"Konyolnya Prabowo tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti apalagi melakukan pelaporan hukum," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Oleh sebab itu, Karding menyebut tudingan Prabowo hanya dalam rangka mencari sensasi, tetapi substansinya tidak terjelaskan. "Wacana kebocoran anggaran ia ucapkan bukan untuk memperbaiki keadaan bangsa, tapi lebih pada upaya untuk menyudutkan dan menjatuhkan lawan politiknya," ujar Karding.
"APBN selama ini dikelola secara kredibel dan profesional. Setiap tahun BPK juga melakukan audit. Dua tahun terakhir, yaitu 2016 dan 2017, BPK memberikan predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)," katanya.
Terakhir, Karding berharap Prabowo bertanggung jawab membuktikan tudingannya. Bahkan apabila benar terbukti ada kebocoran, pihak TKN Jokowi-Ma'ruf mengaku akan mendukung laporan Prabowo. "Pak Prabowo sebaiknya menjadi orang yang bertanggung jawab dengan membuka data kebocoran yang Beliau tudingkan, sekaligus melaporkan kebocoran tersebut ke penegak hukum seperti KPK," ujar Karding.
"TKN (Jokowi-Ma'ruf) akan ikut mendorong dan mendukung laporan Pak Prabowo tersebut," katanya.
BISNIS
