Kemenkeu Persilakan Prabowo Lapor Jika Ada Kebocoran Anggaran

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto saat menghadiri acara ulang tahun Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPSMI), di Sport Mall, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019. Tempo/Fikri Arigi.

    Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto saat menghadiri acara ulang tahun Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPSMI), di Sport Mall, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019. Tempo/Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mempersilakan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melaporkan kepada unit terkait bila ada kebocoran anggaran pada tingkat kementerian atau lembaga. Komentar ini disampaikan Nufransa menanggapi pernyataan Prabowo yang memperkirakan sebanyak 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor.

    Baca juga: Prabowo Sebut Anggaran Bocor, Kepala Bapenas: Cek ke BPK

    "Kami sangat menentang adanya korupsi pada pelaksanaan anggaran, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah uang rakyat, tidak boleh dikhianati sepeserpun," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.

    Menurut Nufransa, Kementerian Keuangan selama ini terus mengelola APBN secara profesional dan kredibel. Setiap tahunnya, kata dia, laporan dari APBN juga diperiksa oleh BPK. Lalu dalam dua tahun terakhir, hasil pemeriksaan  terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) adalah Wajar tanpa Pengecualian.

    Sebelumnya, Prabowo mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya tapi bermasalah karena kekayaannya banyak yang dilarikan ke luar negeri dan habis dikorupsi. Prabowo  menyebut salah satu akibat dari maraknya mark-up atau penggelembungan harga yang dilakukan oknum-oknum.

    Dengan hitungan 25 persen kebocoran dari anggaran pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 2.000 triliun, maka hampir Rp 500 miliar uang yang hilang.

    “Bayangkan jembatan harganya Rp 100 miliar ditulis Rp 150, 200, 300 miliar. Dan ini terjadi terus menerus,” ucap Prabowo, dalam acara ulang tahun Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia, di Sports Mall, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.