TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil berharap tunjangan kinerja atau tukin untuk pegawai BPN bisa mencapai 90 persen dari standar yang ditetapkan. "Kita berharap kalau enggak bisa 100, ya 90 kan sudah bagus sekali. Tapi kita akan lihat sesuai dengan peraturan yang dimungkinkan dan sesuai Presiden yang paling maksimal," kata Sofyan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.
Baca: Jokowi Minta Pengurusan Sertifikat Tanah Digital Mulai 2019
Sofyan mengatakan, selama ini besaran tunjangan kinerja pegawai negeri sipil atau PNS BPN hanya 60 persen dari standar. Dengan kinerja kementeriannya yang selalu melampaui target, Sofyan menilai para pegawainya sudah sepatutnya mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja. "Alhamdulillah Presiden merespons positif nanti akan diberikan yang paling optimal, dimungkinkan. Tentu harus dihitung lagi oleh Kementerian Keuangan," ujarnya.
Selain kinerja, pertimbangan lain bahwa PNS BPN perlu mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja adalah adanya 3 kantor BPN yang sudah mendapatkan status zona integritas. Dari pencapaian itu, Sofyan mengatakan bahwa BPN di-endorse oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja.
Saat rapat kerja Kementerian ATR/BPN di Istana Negara, Jokowi mengawali sambutannya dengan menjawab soal tunjangan kinerja. Ia memastikan akan memberikan tunjangan itu secara maksimal kepada pegawai BPN di pusat maupun daerah.
"Pertama paling penting mau saya jawab dulu masalah tunjangan kinerja. Belum sampai di meja saya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa untuk BPN akan kita berikan tunjangan kinerja paling maksimal," kata Jokowi.
Baca: BPN: Ibukota Baru Jangan Lagi Banjir
Jokowi mengaku belum tahu berapa besaran tunjangan PNS BPN yang diajukan. Namun, ia menegaskan akan memberikan dalam jumlah maksimal sebagai ucapan terima kasih kepada jajaran kantor-kantor pertanahan di Tanah Air. "Terima kasih seluruh jajaran kementerian ATR/BPN dari pusat ke daerah. Karena target-target yang kita berikan selalu terlampaui," ujarnya.
