Pemprov Sumsel: Dana Desa Belum Mampu Turunkan Angka Kemiskinan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jembatan Ampera di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, 22 Januari 2019/BRAM SETIAWAN

    Jembatan Ampera di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, 22 Januari 2019/BRAM SETIAWAN

    TEMPO.CO, PALEMBANG – Pemprov Sumatera Selatan menilai dana desa yang digulirkan pemerintah pusat tak mampu menurunkan angka kemiskinan di provinsi itu.

    Simak: Bappenas Targetkan Angka Kemiskinan Tahun Ini 9 Persen

    Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan angka kemiskinan Sumsel tercatat masih dua digit, yakni 12,80 persen meski dana desa telah disalurkan selama empat tahun terakhir.

    “Pertanyaan saya, mengapa sudah ada dana desa justru kemiskinan di Sumsel masih dua digit, walaupun harus diakui juga pertumbuhan ekonomi Sumsel di atas rata-rata nasional,” katanya saat konferensi pers Forum Merdeka Barat 9, Senin 4 Februari 2019.

    Alokasi dana desa untuk Sumsel sepanjang tahun ini senilai Rp2,6 triliun atau naik Rp300 miliar dari tahun 2018.

    Pada tahun 2015, dana desa Sumsel senilai Rp775 miliar, tahun 2016 senilai Rp1,7 triliun, tahun 2017 sebesar Rp2,2 triliun, tahun 2018 sebesar 2018 Rp2,3 triliun.

    Mawardi memaparkan dari 17 kabupaten/kota di Sumsel terdapat tiga kabupaten yang angka kemiskinannya tertinggi di Sumsel yakni Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin dan Lahat. 

    Menurut dia, kejadian yang menimpa tiga kabupaten ini cukup miris karena merupakan daerah penghasil migas. Sementara untuk kabupaten yang sebagian besar mengandalkan pertanian justru dapat menekan angka kemiskinan. 

    Karena itu, melalui program pengentasan kemiskinan, Pemprov Sumsel lebih fokus pada pengembangan sektor pertanian dengan menargetkan angka kemiskinan di Sumsel menurun hingga 9,91 persen pada 2019 dan 9,20 persen pada 2023. 

    Sementara itu, Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi, mengatakan tingginya angka kemiskinan itu juga harus dianalisa secara mendalam mengenai banyak indikatornya. 

    Jika angka kemiskinan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), kata Anwar, pemerintah daerah harus mencari solusi dari persoalan kemiskinan.

    “Kita harus carikan obatnya, jika obatnya sudah dilakukan dari program dana desa, ya artinya perlu proses, karena untuk mengatasinya tidak bisa langsung,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.