Pasha Ungu Terima Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo alias Pasha mengunjungi pengungsi di sekitar rumah dinasnya di Palu dan melakukan peninjauan di Pantai Talise, Rabu pagi, 10 Oktober 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo alias Pasha mengunjungi pengungsi di sekitar rumah dinasnya di Palu dan melakukan peninjauan di Pantai Talise, Rabu pagi, 10 Oktober 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsudin alias Pasha Ungu, Bupati Minahasa Royke Octavian Roring, dan Bupati Bombana Tafdil menerima penghargaan atas komitmen mengikutsertakan pegawai non-ASN dan aparat desa dalam BPJS Ketenagakerjaan.

    Baca juga: Pasha Ungu Usul ke Jokowi 22 Desember Hari Duka Musik Indonesia

    "Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Minahasa dan Bombana atas dukungan dan komitmennya melindungi pekerja non-ASN dan aparat desa di 2018 dan menganggarkan lagi iuran mereka dalam APBD 2019," kata Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2019. Penghargaan diserahkan langsung Ilyas kepada Sigit Purnomo, Royke Octavian Roring, dan Tafdil.

    Ilyas juga mengapresiasi seluruh bentuk peraturan yang berupa kewajiban ataupun imbauan yang telah diterbitkan oleh masing-masing daerah kepada perusahaan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengacu pada Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 dan Undang-Undang SJSN Nomor 40 Tahun 2004.

    "Jika, mengacu pada undang-undang tersebut, maka seluruh pekerja berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial, baik pekerja badan usaha, persero, yayasan, maupun pekerja sosial keagamaan," ujarnya.

    Dia berharap, Kota Palu, Kabupaten Minahasa, dan Bombana menjadi contoh bagi daerah lainnya. Ketika menjawab pertanyaan, Ilyas mengatakan baru separuh dari kabupaten dan kota yang berkomitmen pada program jaminan sosial ketanagakerjaan.

    "Mereka ini yang komit dan melaksanakannya secara penuh, dan menerbitkan aturan agar perusahaan swasta juga mendaftarkan dan melindungi pekerjanya dari risiko kerja," ucap Ilyas.

    Bupati Tafdil menyatakan salah satu alasan mendaftarkan 3.748 pegawai non-ASN dan 1.252 aparatur desa untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi pekerja dan keluarganya.

    Bupati Royke mengatakan pihaknya mendaftarkan 2.630 non-ASN dan 4.092 aparatur desa, di samping memenuhi amanat UU, juga memenuhi janji kampanye.

    "Usai dilantik, kami langsung menganggarkan biaya pembayaran iuran kepada mereka dalam APBD Perubahan. Juga untuk 2.000 ustadz, pendeta, pastor, marbot, dan petugas gereja," katanya.

    Adapun  Pasha Ungu mengapresiasi kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu yang menjadikan pihaknya lebih mudah melaksanakan amanah UU tentang hak pekerja.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.