Iklan
Head of Government Relations Shopee Radityo Triatmojo mengkhawatirkan penjual akan ragu-ragu untuk masuk platform marketplace apabila aturan tersebut buru-buru dijalankan. Pasalnya, kata Radit, sejauh ini Shopee menggaet penjual dari media sosial. Selama berjualan di media sosial, Radit menuturkan Shopee tidak mendapatkan data sama sekali dari platform tersebut apalagi sampai ke tangan pemerintah.
"Kalau mereka kembali ke sosial media, akan hilang lagi datanya, pemerintah akan kesulitan lagi membuat kebijakan," ujar Radit.
Sejauh ini, kata Radit, Shopee masih mengedukasi masyarakat untuk "go online". Namun, nanti marketplace juga dituntut untuk mengedukasi penjualan untuk membayar pajak. Menurut Radit, hal tersebut akan menyulitkan marketplace karena punya peran ganda.
Vice President Public Policy and Government Relations Tokopedia Astri Wahyuni menuturkan ikut masih mengkaji dampak yang akan dirasakan setelah aturan tersebut berlaku. Secara umum, Asti menuturkan Tokopedia mendukung asosiasi untuk menunda dan mengkaji ulang aturan tersebut. "Secara internal kami sedang berkonsolidasi," kata dia.
Head of Legal and Regulatory Blibli.com Yudhi Pramono menuturkan waktu yang diberikan pemerintah untuk menerapkan aturan tersebut terlalu singkat. Menurut Yudhi, marketplace butuh waktu yang cukup panjang untuk edukasi penjual untuk sediakan NPWP. Yudhi mengatakan perusahaan harus kirim surat pemberitahuan kepada penjual. "Selain itu, pemberitahuan tersebut juga harus kami tindaklanjuti," ujar Yudhi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan aturan tersebut tidak menetapkan perpajakan baru, melainkan tata laksananya. Dengan keluarnya aturan itu, Sri Mulyani berharap para pelaku usaha bisa menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan. Ia menjelaskan pemerintah menerbitkan beleid tersebut supaya e-commerce memiliki comparative advantage di Indonesia dibandingkan negara lain.
Menurut Sri Mulyani, isu mengenai perpajakan e-commerce merupakan isu yang sedang dibahas secara internasional. Sementara itu, kata dia, aturan perpajakan seringkali sangat sensitif di Indonesia. "Padahal kami kalau memungut pajak juga dengan sangat hati-hati. Sebab, hal ini akan beruhubungan dengan iklim investasi," kata dia.
Karena itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta para pengusaha dan investor di bidang e-commerce untuk tak perlu takut mengenai isu perpajakan. Sebab, pajak juga menjadi instrumen penting bagi negara untuk bisa menata dan membangun Indonesia.
DIAS PRASONGKO
