Ditolak, Gojek Terus Berdialog dengan Pemerintah Filipina

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan perwakilan Go-Viet dan CEO Go-Jek, Nadiem Makarim, saat menghadiri peluncuran Go-Viet di Hotel Melia, Hanoi, Vietnam, Rabu, 12 September 2018. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas keberhasilan kolaborasi yang telah dilakukan Go-Jek. (Foto: Biro Pers Setpres)

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan perwakilan Go-Viet dan CEO Go-Jek, Nadiem Makarim, saat menghadiri peluncuran Go-Viet di Hotel Melia, Hanoi, Vietnam, Rabu, 12 September 2018. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas keberhasilan kolaborasi yang telah dilakukan Go-Jek. (Foto: Biro Pers Setpres)

    TEMPO.CO, Jakarta -Penolakan Filipina atas masuknya Gojek Indonesia ke negara itu bukan akhir dari usaha ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintahan Gojek, Shinto Nugroho, mengatakan masih terus berdialog dengan pemerintah Filipina.

    BACA: Sempat Didemo, Jokowi Temui Supir Ojek dan Taksi Online

    "Pembicaraan terus berjalan, ini adalah hal bagus, artinya secara prinsip pemerintah Filipina mendukung kehadiran Gojek," kata Shinto usai pertemuan pengemudi ojek daring dengan presiden di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 12 Januari 2019.

    Gojek ditolak karena alasan administratif, kata Shinto, menambahkan GOJEK akan selalu mematuhi dan menghargai peraturan.

    BACA: Jokowi Sadar Sepeda Motor Tak Bisa Jadi Angkutan Umum, tapi ...

    Departemen regulasi transportasi darat Filipina Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) menolak pengajuan anak perusahaan Go-Jek untuk menjadi layanan ride-hailing terbaru di Filipina karena masalah kepemilikan asing.

    Konstitusi Filipina membatasi kepemilikan asing hingga 40 persen untuk industri tertentu. Tahun lalu, Gojek beroperasi di Ho Chi Minh City dan Hanoi, Vietnam dengan nama aplikasi Go-Viet, juga melebarkan sayap di Singapura.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.