Jokowi Sadar Sepeda Motor Tak Bisa Jadi Angkutan Umum, tapi ...

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menaiki sebuah motor kastem jelang mengikuti sebuah turing bersama klub sepeda motor di Kantor Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 8 April 2018. Dalam melakukan turing ke Pelabuhan Ratu sejauh 30 KM, Jokowi akan mampir ke 2 desa guna meninjau program padat karya. Tempo/Vindry Florentin

    Presiden Joko Widodo menaiki sebuah motor kastem jelang mengikuti sebuah turing bersama klub sepeda motor di Kantor Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 8 April 2018. Dalam melakukan turing ke Pelabuhan Ratu sejauh 30 KM, Jokowi akan mampir ke 2 desa guna meninjau program padat karya. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyadari jika kendaraan roda dua atau sepeda motor tidak bisa dijadikan sebagai angkutan umum. Tapi kenyataannya, kendaraan roda dua saat ini tetap lalu lalang melintas di Indonesia mengangkut penumpang tanpa aturan hukum, entah itu sebagai ojek pangkalan maupun ojek online.

    BACA: Jokowi Jengkel Kalau Pekerjaan Ojek Online Diremehkan

    "Undang-Undang itu, kalau roda dua memang secara hukum internasional tidak ada," kata Jokowi saat ditemui usai bertemu ribuan pengemudi ojek dan taksi online di Hall A Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 Januari 2019. Tapi yang penting, kata dia, pekerjaan ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

    Akan tetapi, Jokowi tetap memerintahkan anak buahnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menerbitkan ketentuan yang bakal memberi payung hukum yang jelas bagi aktivitas transportasi online ini. Aturan ini, kata Jokowi, bakal diterbitkan secepat-cepatnya. "Oleh sebab itu, kita atur hukumnya lewat peraturan menteri, secara diskresi."

    BACA: Sempat Didemo, Jokowi Temui Supir Ojek dan Taksi Online

    Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang kendaraan roda dua untuk dijadikan transportasi umum baik untuk orang maupun barang. Nah, diskresi pun dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

    Dalam Pasal 1 ayat 9 di UU Administrasi Pemerintahan tersebut dijelaskan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat prmerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

    Jokowi memastikan bahwa peraturan ini bakal disusun dengan berkeadilan bagi semua pihak, bagi perusahaan aplikasi, pengemudi ojek online, maupun konsumen pengguna. "Ya, semuanya harus berada di posisi yang saling diuntungkan, di situ senang di sini senang, semuanya senang."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.