Pertumbuhan Penerimaan Pajak 2018 Dipuji, Meski Target Meleset

Wajib pajak melaporkan SPT pajak di kantor pelayanan di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.Co, Jakarta - Realisasi penerimaan pajak pada 2018 hanya mampu mencapai angka Rp 1.315,9 triliun, atau 92,4 persen dari target APBN 2018 yang dipatok Rp 1.424 triliun. Meski tak mencapai target, Kepala Peneliti Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai penerimaan pajak tersebut sangat bagus.

Baca juga: Sri Mulyani: Penerimaan Negara 2018 Rp 1.942 T, Lampaui Target

"Hal ini terlihat dari tingginya angka pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 14,3 persen," kata Bawono saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 3 Januari 2018. Angka pertumbuhan ini, kata dia, jauh di atas rata-rata tiga tahun sebelumnya, 2015 hingga 2017 yang hanya sekitar 6 persen.

Rabu, 2 Januari 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan capaian APBN 2018, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara. Sri mengakui penerimaan pajak tahun 2018 masih kurang sebesar Rp 108,1 triliun. Tapi, kata dia, pertumbuhan drastis dicapai oleh penerimaan pajak non-migas, dari 2,9 persen pada 2017 menjadi 13,7 persen pada 2018.

Selain itu, realisasi penerimaan pajak tahun ini sebenarnya lebih baik dari tahun lalu. Pada 2017, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.151,1 triliun atau sekitar 89 persen dari target yang dipatok Rp 1.283,57 triliun. Artinya, tahun ini terjadi peningkatan sebesar 14,3 persen seperti yang disampaikan Bawono.

Menurut Bawono, ada tiga komponen utama yang mendorong perbaikan penerimaan pajak di 2018, khususnya pertumbuhan pajak non-migas seperti yang disampaikan Sri Mulyani. Ketiganya yaitu membaiknya kinerja sektor manufaktur atau industri pengolahan, lalu sektor pertambangan, dan sektor perdagangan besar. "Ketiganya adalah kontributor utama penerimaan pajak Indonesia."

Sementara dari sisi ekonomi, kata Bawono, kinerja perpajakan 2018 juga relatif stabil. Sebab, tidak ada suatu kebijakan terobosan yang sifatnya berorientasi pada penerimaan jangka pendek semata. Kebijakan pajak pemerintah pun, kata dia, cukup baik dengan adanya tax holiday, kemudahan restitusi, pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. "Akibatnya situasi dunia usaha lebih stabil dan predictable serta diberikan ruang gerak untuk berekspansi."






Kemendagri Catat Pendapatan Jakarta 2022 Rendah, Realisasi Pajak Capai 80,93 Persen

1 jam lalu

Kemendagri Catat Pendapatan Jakarta 2022 Rendah, Realisasi Pajak Capai 80,93 Persen

Kemendagri mencatat rendahnya pendapatan Jakarta menjelang tutup tahun anggaran 2022. Salah satu unsur pendapatan adalah pajak yang mencapai 80 persen


Proyeksikan Defisit APBN 2,8 Persen, Kemenkeu: Arahnya Sangat Baik

7 jam lalu

Proyeksikan Defisit APBN 2,8 Persen, Kemenkeu: Arahnya Sangat Baik

Febrio Kacaribu memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan berada di bawah 3 persen yaitu 2,8 persen dari PDB.


Perusahaan Donald Trump Terbukti Gelapkan Pajak, Didenda Rp24 M

2 hari lalu

Perusahaan Donald Trump Terbukti Gelapkan Pajak, Didenda Rp24 M

Perusahaan real estat milik Donald Trump divonis bersalah karena melakukan skema kriminal selama 15 tahun untuk menipu otoritas pajak.


Alokasi Anggaran KUR Tahun Depan Naik jadi Rp 450 Triliun, Airlangga: Ekonomi Domestik Perlu Dijaga

6 hari lalu

Alokasi Anggaran KUR Tahun Depan Naik jadi Rp 450 Triliun, Airlangga: Ekonomi Domestik Perlu Dijaga

Pemerintah akan menetapkan anggaran untuk KUR sebesar Rp 450 triliun pada tahun 2023 atau naik dari tahun ini yang sebesar Rp 373 triliun.


Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

6 hari lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

Sri Mulyani optimistis perekonomian Indonesia bebas resesi.


Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

7 hari lalu

Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

Selain dari APBN, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur bisa digali dari pembiayaan kreatif.


Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

7 hari lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

8 hari lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

8 hari lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

8 hari lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.