Rampungkan Aturan Crowdfunding, OJK Tunggu Finalisasi Kemkumham

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah usai memberikan keterangan pers setelah pertemuan forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) triwulan I-2018 di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, 30 April 2018. Rapat itu adalah rapat terakhir KSSK dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo yang akan mengakhiri masa jabatannya. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menunggu harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk merampungkan aturan equity crowdfunding.

Baca: Pasar Saham Gonjang Ganjing, OJK Kumpulkan Investor

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fahri Hilmi memaparkan bahwa equity crowdfunding tersebut merupakan produk baru yang nantinya akan menyediakan platform provider sebagai penyelenggara perdagangannya.

Provider-nya siapa ya daftar dulu. Ini semua baru, yang menjadi bursanya mendaftar dan emitennya juga mendaftar,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu 2 Januari 2019.

Dia mengungkapkan, mekanisme equity crowdfunding ini merupakan kegiatan urun dana yang menyasar usaha kecil dan menengah.

Selanjutnya, Fakhri menambahkan, equity crowdfunding diharapkan dapat menangkap peluang investor untuk kegiatan-kegitanan social crowdfunding di mana mekanismenya tidak akan seketat IPO (penawaran umum saham perdana).

“IPO itu kan urun dana juga, tapi lebih gede. [Equity crowdfunding] ini menyasar ke yang lebih kecil, Rp10 miliar ke bawah,” imbuhnya.

Adapun dia berharap proses harmonisasi di Kemenkumham dapat selesai pada bulan ini sehingga platform urun dana tersebut bisa langsung dijalankan. 

Dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2019, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menambahkan mekanisme equity crowd funding juga dapat digunakan untuk usaha rintisan (startup) untuk menggalang dana lewat pasar modal.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan mengenai sekuritisasi yang dapat dilakukan sebagai sumber rising fund dari publik. 

Wimboh pun mendorong agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menjadi issuer dalam praktik sekuritisasi tersebut.

“Banyak yang harus kita eksplor, bukan hanya issuer yang korporatnya besar, tapi bisa juga yang UMKM akan kita dorong,” tuturnya.

Adapun cara mendorongnya, Wimboh memaparkan OJK bakal menggaet dan memberikan edukasi terkait persyaratan-persyaratan untuk emisi di pasar modal bagi UMKM.

Untuk investornya, Wimboh juga berharap agar pemain tidak hanya datang dari yang berskala besar, namun juga dari korporasi berskala. menengah.

“Sehignga nanti banyak sekali yang investor base dari ritel. Dan juga investornya  melakukan transaksi bukan hanya di Jakarta, bisa dari daerah-daerah,” ujarnya.

Dengan begitu, kata Wimboh, masyarakat di daerah juga bisa mengakses ke pasar modal dan memperdalam  pasar.






OJK Catat 18 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Nusa Tenggara Barat

6 jam lalu

OJK Catat 18 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Nusa Tenggara Barat

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) Rico Rinaldy menyatakan adanya 18 pegadaian illegal di daerahnya. Kesemuanya akan diminta datang ke kantor OJK NTB, Kamis 8 Desember 2022.


OJK Beri Insentif untuk Perusahaan Jasa Keuangan yang Dorong Industri Kendaraan Listrik

2 hari lalu

OJK Beri Insentif untuk Perusahaan Jasa Keuangan yang Dorong Industri Kendaraan Listrik

OJK berupaya mendukung program Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang dicanangkan pemerintah melalui pemberian sejumlah insentif.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

3 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


OJK Berikan Catatan Ini ke Paylater Agar Kasus Penipuan Mahasiswa IPB Tak Terulang

3 hari lalu

OJK Berikan Catatan Ini ke Paylater Agar Kasus Penipuan Mahasiswa IPB Tak Terulang

OJK) meminta kepada perusahaan pembiayaan dengan metode Buy Now Pay Later (BNPL) melakukan berbagai tindakan perbaikan segera.


Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 28 November 2022, dimulai dari OJK yang resmi memperpanjang restrukturisasi kredit


Ancaman Resesi Global 2023, Kredivo Yakin Pengguna Paylater Tetap Tumbuh

4 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Kredivo Yakin Pengguna Paylater Tetap Tumbuh

General Manager of Kredivo Indonesia Lily Suryani optimis industri kredit digital atau paylater akan tumbuh di tangah ancaman resesi global 2022.


Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari Menteri Luhut yang menegaskan proyek smelter nikel terbesar dunia di Pomalaa harus terus berjalan.


OJK Resmi Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2024

4 hari lalu

OJK Resmi Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2024.


Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

6 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 26 November 2022 antara lain tentang penjelasan BRI soal uang nasabah raib Rp 10 juta.


Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

7 hari lalu

Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).