Apindo: Pariwisata Kita Lebih Banyak Branding Dibanding Selling

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Haryadi Sukamdani. apindo.or.id

    Haryadi Sukamdani. apindo.or.id

    TEMPO.CO, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat sektor pariwisata belum dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Padahal sektor pariwisata berpotensi menjadi sektor terbesar dalam pemasukan kas negara.

    Baca: Genjot Pariwisata Kepulauan Seribu, DKI Gandeng Kementerian PUPR

    Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah sudah cukup baik dalam memainkan branding Wonderful of Indonesia. Namun, kata dia, branding tersebut nyatanya tidak menghasilkan apa-apa.

    “Selama ini lebih banyak urusan branding dibanding selling, tidak menghasilkan transaksi. Pemerintah harus berani mengkonvert (perubahan),” pungkas Hariyadi saat ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, 5 Desember 2018.

    Ia tak menampik bencana alam pada tahun ini mempengaruhi income dari pariwisata. Seperti erupsi gunung merapi Yogyakarta, gempa bumi Palu, Donggala dan Lombok. Kejadian seperti ini memang tidak bisa dihindari, namun bukan menjadi alasan untuk berleha-leha. Hariyadi mengharapkan pemerintah bisa lebih giat membangkitkan primadona tersebut.

    Menurut Apindo, tidak ada daerah yang tidak memiliki pariwisita. Pengembangan kreativitas daerah harus segera dilakukan pemerintah dengan mengoptimalkan dana pusat dan daerah untuk pengembangan UMKM. Alokasi anggaran pemerintah dimanfaatkan untuk memasarkan produk kreatif daerah secara global.

    Pariwisata kita luar biasa potensinya. Produknya sudah ada tinggal bagaimana carannya ini bisa dinikmati. Jumlah hotel berbintang 310 ribu unit dan non bintang 300 ribu, kita juga negara agresif bebas visa. Ini logikanya harusnya kita paling maju,” tutup Hariyadi.

    SURTI RISANTI | ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.