Staf Ahli Bidang Logistik Kementerian Koordinator Perekonomian Ellen Setiadi menuturkan transaksi berjalan akan semakin buruk apabila tidak semua devisa hasil ekspor (DHE) dimasukkan dan ditempatkan dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI). Selama ini, pengaturam DHE hanya diwajibkan untuk melapor dan memasukkan, tanpa ada kewajiban untuk ditempatkan di dalam SKI. Namun, kewajiban ini tidak perlu diberlakukan untuk seluruh komoditi ekspor, melainkan komoditi hasil sumber daya alam (SDA) yang nilai ekspornya lebih besar daru impor.
"Tujuannya agar bisa meningkatkan dan menjaga ketahanan ekonomi nasional dan persepsi positif terhadap perekonomian nasional. Dalam implementasinya, akan ada rekening khusus di bank devisa," kata Ellen.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah Redjalam, menuturkan pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap paket-paket kebijakan lainnya, khususnya dalam rangka memperbaiki sistem perizinan. Menurt dia, perlambatan investasi asing dan belum membaiknya ease of doing bisnis menunjukkan berbagai kebijakan yang sudah diambil belum cukup efektif. Pieter menilai faktor terbesar yang jadi penyebabbya adalah kurangnya koordinasi di lapangan.
"Kebijakan yang baik di atas kertas seringkali tidak bisa jalan di lapangan karena kurangnya koordinasi antar otoritas kementerian dan lembaga," kata dia.