Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gembar-gembor Swasembada, Ini Cara Prabowo Benahi Sektor Pangan

image-gnews
Politisi PAN Drajad Wibowo (kedua kanan) bersama Hanafi Rais (kedua kiri) seusai melakukan pertemuan dengan juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) digedung KPK, Jakarta, 5 Juni 2017. Kedatangan Drajad dan Hanafi Rais itu untuk meminta kepastian pimpinan apakah KPK bersedia bertemu Amien Rais untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Politisi PAN Drajad Wibowo (kedua kanan) bersama Hanafi Rais (kedua kiri) seusai melakukan pertemuan dengan juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) digedung KPK, Jakarta, 5 Juni 2017. Kedatangan Drajad dan Hanafi Rais itu untuk meminta kepastian pimpinan apakah KPK bersedia bertemu Amien Rais untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo mengatakan tim ekonomi calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno telah menyiapkan program-program di sektor pangan.

Simak: Titiek Soeharto Kritik Janji-janji Swasembada Pangan Jokowi

Ia mengatakan sektor tersebut salah satu titik terlemah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan dibenahi pasangan nomor urut dua itu. Drajad mengatakan apabila Prabowo terpilih maka peningkatan produksi pangan atau pertanian dan stabilisasi harga pangan bakal menjadi salah satu prioritas pembenahan.

"Kami kontraskan program ini dengan kegagalan swasembada pangan yang dijanjikan Pak Jokowi dan situasi di mana harga pangan sering melonjak-lonjak," ujar Drajad saat dihubungi Tempo, Jumat, 16 November 2018.

Salah satu program yang bakal dilakukan untuk menggenjot sektor pangan, kata Drajad adalah dengan menyisir kembali proyek-proyek infrastruktur. Nantinya, proyek yang dirasa belum terlalu mendesak bakal diundur. "Dana yg cukup besar akan kita realokasikan untuk peningkatan besar-besaran infrastruktur di pedesaan dan pertanian," kata Drajad. 

Tujuannya adalah untuk menopang peningkatan produksi pertanian dan pangan, mulai dari irigasi, jalan, hingga ke fasilitas pengolahan dan penyimpanan. Di era Jokowi alokasi anggaran infrastruktur bisa menembus Rp 400 triliun. 

Program lainnya, ujar Drajad, adalah pembenahan Perum Badan Urusan Logistik alias Bulog. Menurut dia, Bulog mau tidak mau harus diperkuat dari sisi pendanaan maupun asetnya. "Selain itu juga harus dirombak tata kelolanya agar tidak menjadi sarang korupsi, termasuk dengan adanya pengawasan dari masyarakat."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kata Drajad, pembenahan Bulog nantinya akan berdampak kepada nilai tukar petani. Sebab, ihwal NTP, ujar dia, ada kaitannya dengan harga dasar dan harga maksimal untuk komoditas tertentu yang dijaga oleh Bulog.

Kritik soal pangan bukan baru pertama kali dilontarkan oleh kubu Prabowo. Kemarin, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto juga melontarkan kritik terkait janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla saat pemilihan presiden 2014. Menurut dia masih ada janji kampanye Jokowi yang tidak tercapai hingga kini, salah satunya di bidang pertanian dan pangan.

Menurut Titiek, janji Jokowi belum memenuhi janjinya lantaran sampai sekarang program swasembada pangan masih belum tercapai yang berimbas pada banyaknya impor pangan. "Waktu itu ada janji dalam waktu tiga tahun akan swasembada padi jagung kedelai, tapi nyatanya sampai sekarang bukan swasembada malah impor," ujar Titiek di Cilegon.

Titiek mengkritik langkah impor yang dilakukan pemerintah Jokowi. Padahal, menurut dia, Indonesia adalah negara yang kaya raya. "Tapi dari beras, jagung, cabai, sampai cangkul diimpor," ujar Titiek.

CAESAR AKBAR | ANTARA 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

16 menit lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan di warung bakso di Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024. Keduanya diketahui baru meresmikan Graha Utama Akademi Militer Magelang. Tim Media Prabowo Subianto
Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

Menurut pakar, Prabowo lebih baik menggunakan Wantimpres ketimbang menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung.


Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

21 menit lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal bersama 1.000 pegawai Kemhan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Tim Media Prabowo
Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.


Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

22 menit lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?


Pakar Sebut 26 Menteri Cukup dalam Kabinet: Banyak Kementerian Saling Tabrak

41 menit lalu

Pakar Sebut 26 Menteri Cukup dalam Kabinet: Banyak Kementerian Saling Tabrak

Dalam Kajian Pusat Studi Konstitusi Unand, Feri Amsari menyatakan Indonesia hanya membutuhkan 26 menteri.


Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

Presiden terpilih Prabowo berniat membentuk 'Presidential Club' yang terdiri atas para mantan Presiden RI untuk menjadi semacam penasihat pemerintah.


Eko Patrio Diusulkan Menjadi Menteri oleh PAN, Tanggapan Gibran hingga Rekam Jejak

1 jam lalu

Eko Patrio. Foto : Instagram
Eko Patrio Diusulkan Menjadi Menteri oleh PAN, Tanggapan Gibran hingga Rekam Jejak

PAN sedang menyiapkan komedian Eko Patrio untuk mendapat posisi menteri dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto


Penambahan Kursi Kabinet Jadi 41 Menteri Disebut Cuma Habiskan Anggaran

1 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penambahan Kursi Kabinet Jadi 41 Menteri Disebut Cuma Habiskan Anggaran

Sudah ada aturan yang mengatur bahwa maksimal jumlah yang ditetapkan ialah 34 menteri dan kementerian.


Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

1 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 menuai respons dari sejumlah kalangan. Mereka ingatkan Prabowo soal ini.


Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?

Presiden Jokowi dan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menyambut baik pembentukan presidential club.


Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

2 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40.