TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan saat ini ada sekitar 930 ribu orang yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah pribadi atau yang masih tinggal di rumah dinas. Dengan demikian, golongan ini memang membutuhkan perhatian.
Baca: Bappenas: Industri Kelapa Sawit Serap 16,2 Juta Tenaga Kerja
Bambang menyebutkan, data itu berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan data itu pula, pemerintah nantinya akan memprioritaskan penyediaan perumahan bagi ASN, TNI, dan Polri yang tidak memiliki rumah pribadi.
"Ini (penyediaan perumahan) intinya berlaku untuk semua ASN, TNI, dan Polri. Tapi tentunya kami akan memberi perhatian khusus kepada yang belum memiliki rumah sama sekali," kata Bambang Brodjonegoro di Kantor Kepresidenan, Rabu, 7 November 2018.
Lebih jauh Bambang menjelaskan model pembangunan rumah nantinya akan diutamakan ke arah vertikal yakni rumah susun sederhana milik (rusunami). Saat ini, pemerintah mengklaim sudah menjalankan proyek percontohan program penyediaan perumahan bagi pegawai negeri, meski masih dengan skala kecil.
"Sudah dilakukan beberapa pilot project di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) melibatkan bank BUMN dengan K/L tersebut, tapi sifatnya masih pembelian pribadi. Jadi, ASN, TNI, Polri mencari rumah atau apartemen yang diinginkan lalu membeli dengan skema pembelian tadi," ucap Bambang.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan pihaknya tengah melakukan pendataan barang milik negara berupa lahan kosong yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan.
Baca: Bappenas Kebut Perencanaan Rekonstruksi Daerah Bencana
"Yang jelas, pendataan barang milik negara yang disampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah lahan, tanah kosong ini akan didata dulu. Kami akan koordinasi dengan Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)," katanya.
BISNIS
