Bappenas Kebut Perencanaan Rekonstruksi Daerah Bencana

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pidato pada diskusi panel tentang Inclusive Urbanization Amid Global Change dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Nusa Dua - Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah kini tengah menyiapkan perencanaan untuk melakukan rekonstruksi di daerah bencana yakni, Lombok, Nusa Tenggara Barat dan juga Palu di Sulawesi Tengah. Menurut Bambang, perencanaan ini dilakukan untuk mempersiapkan kucuran dana pinjaman yang akan diberikan oleh Asian Development Bank atau ADB.

"Kami sedang menyiapkan perencanaan untuk rekonstruksi Palu dan Lombok. Program perencanaan ini dilakukan sesegera mungkin sebelum dananya cair," kata Bambang ditemui di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. 

Bambang menjelaskan pinjaman yang diberikan oleh ADB tersebut memiliki termin lebih panjang dari biasanya yakni hampir 30 tahun atau disebut consenssional loan. Sebab, pinjaman ini diberikan untuk penanganan bencana khususnya rekonstruksi bencana yang membutuhkan waktu cukup lama. 

Mantan menteri keuangan ini mengatakan, pencairan dana dari ADB tersebut sudah siap dilakukan kapan saja. Namun demikian pihak ADB masih menunggu rencana program rekonstruksi dari pemerintah tersebut.

Sebelumnya, ADB telah menyiapkan dana sebesar US$ 500 juta untuk membantu rehabilitasi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. "ADB juga mengalokasikan tambahan dana US$ 500 juta untuk berjaga-jaga jika Indonesia membutuhkan tambahan bantuan," seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat, 12 Oktober 2018.

Presiden ADB Takehiko Nakao menyebutkan jika ditotal ada bantuan darurat senilai hingga US$ 1 miliar untuk mendukung penanganan dan upaya rekonstruksi di daerah terdampak secepat mungkin. Hal ini diungkapkannya saat bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di sela-sela pertemuan tahunan IMF-World Bank Group 2018 hari ini, di Nusa Dua, Bali.

Pinjaman tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rekonstruksi infrastruktur yang sangat penting, termasuk pasokan air dan sanitasi, sekolah, jalan dan jembatan, serta jaringan listrik. Bantuan ini di luar dari program pinjaman reguler ADB bagi Indonesia, yang rata-rata mencapai US$ 2 miliar setiap tahunnya.

Pinjaman bantuan darurat ADB akan disiapkan lewat berkoordinasi dengan pemerintah, masyarakat yang terdampak, dan para pemangku kepentingan lainnya. Bantuan itu akan diproses secara cepat untuk dapat segera disetujui Dewan Direktur ADB.

Pinjaman tersebut memiliki ketentuan khusus berupa masa tenggang 8 tahun dan masa pembayaran kembali selama 32 tahun, atau lebih lama daripada biasanya. ADB juga akan memberi bantuan teknis guna mendukung kajian kebutuhan kerusakan yang dipimpin pemerintah dan perencanaan pemulihan serta rekonstruksi.

Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Nakao memuji manajemen makroekonomi Indonesia yang baik. Dia menekankan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia sebagaimana ditunjukkan dengan proyeksi kuatnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto sebesar 5,2 persen dan tingkat inflasi yang stabil di level 3,4 persen pada 2018.

Simak berita tentang Bappenas hanya di Tempo.co






Global Blended Finance Alliance, Langkah Inovatif Pendanaan Target Pembangunan

6 hari lalu

Global Blended Finance Alliance, Langkah Inovatif Pendanaan Target Pembangunan

Peran blended finance ditargetkan meningkat secara signifikan, mengingat negara berkembang masih berkutat dengan berbagai tantangan


DWG Buat Acuan Komitmen Pembangunan untuk Negara G20

6 hari lalu

DWG Buat Acuan Komitmen Pembangunan untuk Negara G20

Setiap orang di dunia berhak untuk menikmati pembangunan, pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang


Bagian dari Sherpa Track, Bappenas Angkat Empat Prioritas di DWG

6 hari lalu

Bagian dari Sherpa Track, Bappenas Angkat Empat Prioritas di DWG

DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada pada 2010


G20 DMM Bidik Multilateralisme dan Blended Finance untuk Capai SDGs

6 hari lalu

G20 DMM Bidik Multilateralisme dan Blended Finance untuk Capai SDGs

Sejumlah fokus pembangunan dibahas di G20 DMM


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

9 hari lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

11 hari lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


WFP Ingatkan 50 Juta Orang di Dunia di Ambang Kelaparan

13 hari lalu

WFP Ingatkan 50 Juta Orang di Dunia di Ambang Kelaparan

50 juta orang di dunia diambang kelaparan sehingga bantuan amat dibutuhkan demi menghindari kekacauan.


Jokowi Tunjuk Suharso Monoarfa Jadi Koordinator Pengarah Percepatan Sasaran SDGs 2024

13 hari lalu

Jokowi Tunjuk Suharso Monoarfa Jadi Koordinator Pengarah Percepatan Sasaran SDGs 2024

Jokowi menunjuk Bappenas Suharso Monoarfa jadi koordinator pelaksana di Dewan Pengarah Nasional untuk pencapaian sasaran SDGs


22 dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Rawan Bencana Pergeseran Tanah

17 hari lalu

22 dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Rawan Bencana Pergeseran Tanah

BPBD Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengumumkan sebanyak 22 dari 40 kecamatan di daerah itu berpotensi terjadi pergeseran tanah.


Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

20 hari lalu

Bappenas, Badan Otorita, dan Yusril Ihza Bertemu Bahas Percepatan Pembangunan IKN

Kepala Bappenas mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.