Kamis, 15 November 2018

Jokowi Hadiri OOC, Kenapa Koalisi Masyarakat Sipil Menentang?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. Dalam sambutannya di OOC 2018, Presiden Jokowi mengatakan perlu aksi revolusi mental global untuk merawat laut. ANTARA/Media OOC 2018/Rivan Awal Lingga

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. Dalam sambutannya di OOC 2018, Presiden Jokowi mengatakan perlu aksi revolusi mental global untuk merawat laut. ANTARA/Media OOC 2018/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini, Senin, 29 Oktober 2018, datang menghadiri acara Our Ocean Conference (OOC) kelima yang diadakan di Pulau Bali. Dikutip dari laman Antara, Jokowi tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada pukul 09.50 WITA dan disambut oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.

    Baca: Jokowi Kucurkan Rp 400 Triliun Danai Infrastruktur 2018

    Di saat yang bersamaan, sejumlah masyarakat sipil pada hari ini sekitar pukul 11.00 WIB, juga rencananya akan melakukan aksi di depan kantor Jokowi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Mereka akan menyampaikan deklarasi bersama terkait penyelenggaraan konferensi tingkat dunia ini.

    Lewat deklarasi yang bernama Rembug Rakyat Laut ini, masyarakat sipil menentang konferensi tersebut. "Konferensi OOC mendorong solusi palsu kepada masyarakat," demikian pernyataan sikap dalam deklarasi yang diperoleh Tempo.

    Konferensi tingkat dunia OOC sebenarnya merupakan agenda tahunan beberapa negara di dunia sebagai upaya bersama perlindungan dan konservasi laut. Konferensi ini sudah diadakan sebanyak empat kali sejak 2014. Kini, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah perhelatan kelima yang kabarnya bakal dihadiri oleh 1900 delegasi, 6 kepala negara, dan 36 menteri.

    Ada enam wilayah kebijakan yang akan dibahas dalam konferensi ini. Di antaranya yaitu: konservasi laut, komitmen pencegahan polusi laut dari sampah plastik, bisnis perikanan yang berkelanjutan, keberlanjutan blue economy atau ekonomi biru, keamanan maritim, dan perubahan iklim.

    Namun organisasi masyarakat sipil menyebut konferensi diadakan tanpa keterlibatan sepenuhnya gerakan nelayan tradisional skala kecil. Istilah-istilah seperti ekonomi biru pun dinilai hanyalah bentuk lain dari agenda eksploitasi laut. "Sebutlah agenda kawasan konservasi laut yang secara nyata meminggirkan nelayan tradisional dan rakyat di pesisir."

    Adapun sejumlah organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam deklarasi ini yaitu seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Koalisi Rakyat untuk Hak Air (KRuHA), hingga KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), dan beberapa lainnya.

    Mereka pun menyetujui enam tema yang akan disuarakan yaitu pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk perikanan, karbon biru dan praktik perampasan laut terselubung, tata ruang laut sebagai alat untuk legitimasi praktik industri ekstraktif, keamanan atau keadilan laut, pengeloaan limbah dan pencemaran air, serta kedaulatan pangan dan agroekologi sebagai alternatif dari ekonomi biru.

    Baca: Rizal Ramli: Kebijakan Ekonomi Jokowi Masih Konservatif

    Sedangkan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti mengatakan konferensi ini menguntungkan Indonesia dari segi blue economy atau pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang 
    ramah lingkungan. "Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan di bidang kelautan internasional," ujarnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Oktober 2018.

    Simak berita menarik lainnya terkait Jokowi hanya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Horor Pembunuhan Satu Keluarga Di Bekasi

    Satu keluarga dibunuh di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, pada Selasa, 12 November 2018.