Beda Jauh Data Produksi Beras dari BPS dengan Kementan, Kok Bisa?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Stok beras di gudang Bulog Jakarta.(dok.Kementan)

    Stok beras di gudang Bulog Jakarta.(dok.Kementan)

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tak banyak berkomentar terkait hitungan angka produksi beras nasional terbaru yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam rilis itu, BPS memprediksi produksi beras hingga akhir 2018 hanya sanggup mencapai 32,42 juta ton, atau selisih 14,08 juta dari perkiraan Kementerian Pertanian.

    Enggar menyerahkan jawaban atas pertanyaan perbedaan data beras ini kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. "Itu Pak Menko lah yang jawab, saya kan melaksanakan keputusan rapat koordinasi," kata dia saat ditemui selepas menghadiri acara Forum Medan Merdeka Barat 9 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Oktober 2018.

    Baca : JK: Bukan Hanya Mentan, Saya Juga Salah Soal Data Beras!

    Enggar hanya mengatakan bahwa satu-satunya data yang digunakan dalam menjalankan kebijakan memang hanyalah data milik Badan Pusat Statistik (BPS). Undang-undang, kata dia, juga mengatur bahwa BPS-lah yang memiliki data tunggal.

    "Arahan Pak Presiden juga data BPS aja yang dipegang," ujarnya.

    Persoalan beras ini memang sempat memicu polemik antar kementerian dan lembaga negara sejak awal tahun ini. Kementerian Pertanian selalu menyatakan produksi beras nasional melebihi kebutuhan yang ada sehingga surplus.

    Sementara Kementerian Perdagangan memperkirakan produksi tidak akan mencukupi sehingga memutuskan untuk menyediakan kuota impor 2 juta ton sepanjang 2018.

    Keputusan untuk mengalokasikan kuota sebanyak 2 juta ton ini juga tidak diketuk sendirian oleh Enggar, melainkan hasil dari rapat koordinasi. Rapat itu diadakan oleh Kemenenko Perekonomian dan mengundang Kementan, Kemendag, hingga Perum Bullog yang bertugas mengimpor dan menyimpan beras di gudang.

    Simak juga :
    4 Tahun Jokowi, Berjaya di Infrastruktur tapi Loyo di Manufaktur

    Dengan adanya perbedaan data beras ini, Enggar belum bersedia menjelaskan apakah akan terjadi perubahan pada kuota impor beras tahun ini. Ia juga belum mendapatkan informasi apakah akan ada rapat koordinasi kembali menyikapi temuan baru BPS. "Tanya sama Pak Menko, saya kan belum diundang," ujarnya.

    Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Sumardjo Gatot Irianto tidak banyak berkomentar terkait perhitungan terbaru beras dari tim yang dipimpin Wakil PresIden Jusuf Kall ini. "Mohon maaf, kami (hanya) menunggu release resmi dari BPS," kata dia, dikutip dari laman Bisnis Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.